TEMPO.CO, Phnom Penh -- Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, menolak tawaran dialog dari pemimpin oposisi Sam Rainsy untuk mengakhiri krisis politik nasional, yang disebabkan pembubaran partai oposisi utama. Kamboja bakal menggelar pemilihan umum pada 29 Juli 2018.

Mahkamah Agung pada November lalu membubarkan Partai Rescue Nasional Kamboja (CNRP), atas permintaan pemerintah Hun Sen. Hun Sen menuding partai itu merencanakan kudeta dengan bantuan Amerika Serikat.

CNRP, dan kedutaan Amerika Serikat, telah membantah tuduhan ini.

Baca: Ngomong Kasar, Hun Sen Akan Dikonfrontasi Australia

Dalam sebuah pidato pada Senin, Hun Sen, yang telah memegang kekuasaan sejak 1985, mengatakan dia tidak bersedia untuk berbicara dengan Sam Rainsy dengan alasan adanya penetapan hukuman kriminal terakhir.

"Saya membuka hati untuk mengadakan pembicaraan mengenai politik, namun harus dinyatakan dengan jelas bahwa orang-orang yang terlibat dalam kasus hukum tidak memiliki hak untuk mengadakan pembicaraan dengan Hun Sen," kata Hun Sen seperti dilansir Channel News Asia pada 5 Maret 2018.

Baca: PM Hun Sen Angkat Putra Sulung Jadi Pejabat Militer Senior

Rainsy menyampaikan tawaran dialog tersebut melalui cuitan di Twitter pada Minggu, 4 Maret 2018.

"Saya selalu terbuka untuk bertemu dengan pemerintah Hun Sen untuk menemukan solusi damai untuk krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan jaminan internasional."

Komentar Sam Rainsy adalah pernyataan pertamanya tentang masalah ini sejak larangan terhadap oposisi.

Pembubaran partai oposisi menyusul penangkapan pemimpin partai Kem Sokha, yang juga dituduh merencanakan untuk mengambil alih kekuasaan dengan bantuan AS. Tuduhan itu diajukan karena ancaman CNRP yang diajukan pada pemilihan Juli.

Sam Rainsy mengundurkan diri sebagai presiden CNRP pada 2017 namun tetap menjadi salah satu kritikus pemerintah yang paling terkemuka.

Dia sebelumnya menjabat sebagai menteri keuangan dalam sebuah koalisi yang dibentuk saat Hun Sen menolak untuk melepaskan kekuasaan setelah kalah dalam pemilihan yang diselenggarakan oleh PBB pada tahun 1993.

Dia telah tinggal di Prancis sejak tahun 2015 untuk menghindari sederet dakwaan yang dia katakan bermotif politik.

Negara-negara Barat telah mengkritik Hun Sen atas pembubaran CNRP dan penangkapan Kem Sokha menjelang pemilihan umum.

Pemerintah Hun Sen dan sekutu-sekutunya telah menargetkan badan-badan non-pemerintah, anggota parlemen oposisi dan beberapa media independen dalam sebuah tindakan keras.

Pada Jumat, Hun Sen mengatakan bahwa dia terbuka untuk mengadakan pembicaraan guna mengakhiri krisis namun tidak akan menegosiasikan sebuah perubahan terhadap hukuman kriminal yang diajukan terhadap tokoh oposisi.

Pada Minggu, juru bicara Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen mengatakan Sam Rainsy tidak serius dalam mengadakan pembicaraan. "Dia tidak punya jalan keluar," kata Sok Eysan. "Budaya dialog sudah mati dan dia harus menghadapi hukuman karena kejahatan yang dia lakukan."