TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 34 partai politik baru mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Thailand di Bangkok untuk mengikuti pemilu yang jadwalnya belum pasti. Junta militer Thailand yang telah berkuasa sejak 2014 telah beberapa kali menunda jadwal pemilu yang dijanjikan.

Baca: Thailand Tunda Pemilu hingga 2018

"Sejauh ini, ada 34 nama partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan," kata seorang pejabat kepada AFP, seperti dikutip The Star.com, Jumat, 2 Maret 2018.

Pekan ini, pemimpin junta militer mengumumkan, pemilu sebagai simbol kembalinya demokrasi di Thailand akan digelar pada Februari 2019.

Sinyal antusiasme untuk mengikuti pemilu diwujudkan dengan pendaftaran 34 partai politik itu ke Komisi Pemilihan pada Jumat pagi.

Baca: Thaksin Tweet 'Tirani' Montesquieu Kritik Junta Militer Thailand

Mereka kemudian menunggu selama 30 hari sejak nama partai didaftarkan untuk mendapat restu atau penolakan dari Komisi Pemilihan Thailand.

Partai politik yang baru lahir ini beragam latar belakang, seperti pebisnis, masyarakat sipil atau akademikus, serta petani dari wilayah utara dan selatan.

Bahkan selebritas YouTube meramaikan pendaftaran bersama sekelompok orang yang mengenakan T-shirt dengan wajah pesaing utama dalam perpolitikan Thailand.

Baca: Aktivis Pro Demokrasi Thailand: saatnya Junta Militer Turun

Perpolitikan di Thailand selama lebih dari dua dekade didominasi dua partai: Partai Demokrat dan Pheu Thai, partai yang berasal dari gerakan populis yang dipimpin mantan perdana menteri yang saat ini berstatus eksil, Thaksin Shinawatra.

Sejumlah pengamat politik menganggap pemilu mendatang tidak akan membawa demokrasi berdenyut normal di Thailand. Junta di bawah pimpinan Jenderal Prayut Chan-o-cha akan tetap menjalankan sistem pemerintahan militer di Thailand.