TEMPO.CO, Jakarta - Sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara telah berdampak buruk pada oplah surat kabar propaganda negara itu, harian Rodong Sinmun yang terpaksa oplahnya dipangkas sebanyak dua pertiga.

Seorang sumber media Korea Selatan, Chosun Ilbo, 22 Februari 2018 menuturkan, pemerintah Korea Utara terpaksa memangkas 400 ribu eksemplar surat kabar Rodong Sinmun dari yang oplahnya selama ini 600 ribu.

Baca: Jenderal Korea Utara Ini Boleh Masuk Korea Selatan, padahal...

Sehingga oplah surat kabar itu sekarang tinggal 200 ribu esksemplar. Selain itu, pemerintah Korea Utara juga menghentikan pengiriman surat kabar itu ke rumah pelanggan.

Surat kabar propaganda Korea Utara ini disuplai oleh Departemen Propaganda dan Agitasi Partai Pekerja yang dipimpin oleh Kim Yo Jong, adik kandung Kim Jong Un, saat ini memimpin Korea Utara.

Baca: Peretas Korea Utara Menginternasional, Ini Negara yang Disasar

Selama ini, setengah dari seluruh produksi surat kabar yang didirikan tahun 1945 ini diimpor dari Cina. Dengan penerapan sanksi dari Dewan Keamanan PBB, Korea Utara kesulitan mengimpor bahan bakunya.

"Surat kabar bukan item yang ada dalam daftar terlarang, namun sepertinya Korea Utara tidak cukup punya mata uang asing untuk membelinya," kata seorang peneliti di lembaga penelitian milik pemerintah Korea Selatan.

Korea Utara dihujani berbagai sanksi internasional maupun sepihak Amerika Serikat dan Korea Selatan lantaran menolak mengakhiri uji coba senjata nuklir dan bom hidrogennya.