TEMPO.CO, Jakarta - Militer Turki mengatakan operasi keamanan mengejar Kurdi YPG di Afrin, Suriah, tetap berlanjut sesuai dengan rencana.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Rabu, 21 Februari 2018, sebagaimana diperoleh situs berita AhvalNews, militer menerangkan, pasukan darat yang beroperasi di kantong-kantong pertahanan Kurdi di Afrin didukung oleh kekuatan udara dan gempuran artileri.

Baca: Turki Menyita Senjata Antirudal Kurdi di Afrin

Tank militer Turki berada di kota Hassa yang berbatasan dengan Suriah di provinisi Hatay, Turki, 21 Januari 2018. Pasukan dan tank-tank Turki hari Minggu 21 Januari memasuki wilayah Suriah untuk melakukan serangan terhadap milisi Kurdi. Caglar Ozturk/Dogan News Agency via REUTERS

Pernyataan militer Turki itu dikeluarkan sehari setelah pemerintah Suriah dan saksi mata mengatakan militan pro-rezim memasuki Afrin dengan dukungan penduduk lokal yang ingin mempertahankan daerahnya melawan Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Selasa, 20 Februari 2018, upaya kaum teroris yang memasuki Afrin guna mendukung Kurdi telah mendapatkan gempuran dari artileri. "Tentara kami menetralisir 65 teroris di hampir di seluruh front tempur," kata sumber militer yang tak disebutkan namanya.

Turki menggunakan terminologi "menetralisir" untuk merujuk orang-orang yang tewas terbunuh atau menyerah.Tentara Kurdi dari People's Protection Units (YPG) berbincang dengan tentara AS yang tengah berpatroli di kawasan perbatasan antara Turki dan Suriah di Darbasiya, Suriah, 29 April 2017. REUTERS/Rodi Said

Kedatangan pasukan pro-pemerintah Suriah di Afrin meninmbulkan ketakutan munculnya bentrok antara pasukan rezim Presiden Bashar a-Assad dengan Turki yang juga anggota NATO.

Baca: Kurdi: Serangan Turki ke Afrin, Suriah, Tewaskan 10 Orang

Presiden Erdogan memerintahkan pasukan Turki menyerbu Afrin bulan lalu untuk mengejar kelompok Kurdi YPG yang menjadi bagian dari Partai Pekerja Turki (PKK). Kelompok ini dimasukkan Turki ke dalam daftar teroris yang melakukan perlawanan kepada pemerintah selama tiga dekade mengakibatkan 40 ribu orang tewas.