Alwaleed: Pejabat Saudi Korupsi, Dukung Anti-Korupsi
Senin, 29 Januari 2018 11:55 WIB
TEMPO.CO, Riyadh -- Pangeran Alwaleed Bin Talal, yang merupakan konglomerat terkaya di Arab Saudi, mengakui jika negaranya mengalami kemunduran karena praktek korupsi oleh para pejabat pemerintah.
"Dalam dekade terakhir, banyak uang terbuang percuma.. Beberapa anggota pemerintahan terlibat dalam praktek korupsi. Saya pikir ini langkah sehat untuk membersihkan mereka dan membuat Arab Saudi menjadi bersih dan murni," kata Alwaleed, 62, dalam wawancara dengan media Reuters, Sabtu, 27 Januari 2018. Wawancara ini berlangsung di Hotel Ritz Carlton, yang menjadi lokasi penahanan sejumlah elit Saudi oleh KPK negara itu, selama sekitar 30 menit.
Baca: Soal Pembayaran Denda Rp 80 Triliun, Pangeran Alwaleed Bilang Ini
Alwaleed memuji upaya pemerintah Arab Saudi untuk memberantas praktek korupsi dari negara kerajaan ini. "Bagi saya, mereka telah mencoba adil dan jujur dan saya telah bersikap adil dan jujur juga kepada mereka," kata Alwaleed. "Sayangnya, orang yang bersikap anti-korupsi justru terkena proses ini, yang merupakan fakta yang saya terima." Alwaleed mengaku dirinya sebagai anti-korupsi.
Baca: Pangeran Alwaleed bin Talal Bebas, Dipaksa Bayar Rp 80 Triliun
Menurut Alwaleed, ada sekitar 300 orang yang ditahan di hotel itu dan mayoritas telah keluar. "Itu artinya, mayoritas orang itu tidak bersalah," kata dia. "Namun memang ada sebagian yang membuat kesepakatan.. Tapi itu antara mereka dan pemerintah."
Seperti diberitakan, konglomerat terkaya Arab Saudi, Pangeran Alwaleed Bin Talal, termasuk satu dari sekitar 200 elit Saudi yang ditangkap KPK Saudi sejak 4 November 2017. Mereka terdiri dari pejabat, mantan pejabat, pangeran dan konglomerat.
Operasi anti-korupsi ini digelar Raja Salman Bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman sejak awal November 2017.
Dalam wawancara itu, Alwaleed membantah bahwa dia diwajibkan membayar uang kompensasi sebesar US$6 miliar atau sekitar Rp80 triliun kepada pemerintah Saudi terkait kasus korupsi sebagai syarat pembebasan.
"Semua itu keliru. (Dan) Isu penyiksaan ini.. itu sangat mengganggu saya, jadi saya menerima permintaan wawancara ini," kata Alwaleed, yang juga pemilik perusahaan konglomerasi Kingdom Holding. Alwaleed telah dibebaskan dari penahanan di Hotel Ritz Carlton pada Sabtu, 27 Januari 2018.
Alwaleed mengatakan dia membaca informasi soal pembayaran uang kompensasi ini di beberapa media massa terkemuka Barat. Saat Reuters menanyakan bagaimana skema penyelesaian finansial terkait penahaannya ini, Alwaleed mengatakan dia tidak bisa mengungkapkannya.
"Tidak mesti seperti itu. Saya tidak bisa mengungkapkannya karena ada dua pihak di sini. Sejauh ini kami berbicara dan hasilnya bagus," kata Alwaleed. "Jika orang dengan status seperti saya ada keraguan di sekitarnya maka sangat penting untuk menghilangkan keraguan ini 100 persen."
Alwaleed merupakan orang terkaya di Saudi versi majalah Forbes dengan kekayaan dikabarkan mencapai sekitar 17,4 miliar dollar atau sekitar Rp231,5 triliun. Lewat perusahaan Kingdom Holding, yang sahamnya dimiliki sekitar 95 persen, Alwaleed memiliki sejumlah saham di perusahaan dunia seperti Twitter, Citigroup, dan Lyft.
Pemerintah Arab Saudi dikabarkan meminta uang kompensasi kepada para tersangka korupsi, termasuk Alwaleed, sekitar 30 persen dari total aset yang dimiliki baik dalam bentuk tunai hingga kepemilikan saham. Pemerintah Saudi mengatakan praktek korupsi yang terjadi di kerajaan ini selama bertahun-tahun telah merugikan uang negara hingga minimal US$100 miliar atau sekitar Rp1300 triliun.
