TEMPO.CO, Jakarta -Turki menangkap 150 orang yang mengkritik operasi militer Ankara terhadap milisi Kurdi di Afrin, Suriah yang dimulai sejak akhir pekan lalu melalui sosial media.

Seperti dilansir Reuters yang mengutip kantor berita Turki Anadolu Agency, Kamis 25 Januari 2018, polisi melakukan penangkapan di 31 provinsi.

Sebanyak 11 tersangka ditahan karena persidangannya ditunda sementara 7 orang dibebaskan. Polisi Turki yang dikutip Anadolu menambahkan, pemeriksaan terhadap 132 yang lain terus berlanjut.

"Polisi mengatakan bahwa akun media sosial para tersangka terus dipantau dan semua akun penyebar propaganda teror akan diadili," kata Anadolu.

Baca juga:

Bersama Free Syrian Army, Turki Gempur Kurdi Dukungan AS

Ketegangan di Suriah, Amerika Serikat Minta Turki Tahan Diri

Partai Demokratik Rakyat Kurdistan (HDP), partai oposisi terbesar kedua di parlemen Turki, menyebut penangkapan ini menyasar politikus, wartawan dan aktivis karena pernyataan kritis di media sosial mereka.

Presiden Tayyip Recep Erdogan pada Ahad lalu telah memperingatkan pendukung HDP untuk tidak menentang operasi militer di Suriah. Erdogan mengancam pasukan keamanan akan mengawasi mereka jika melakukannya.

Ankara telah memberlakukan tindakan keras sejak sebuah kudeta yang gagal pada 2016 yang menurut para kritikus telah secara tidak adil menargetkan politisi pro-Kurdi. Beberapa anggota parlemen HDP telah dipenjara karena tuduhan terorisme, yang mereka bantah.

Pada Senin, kantor Gubernur Ankara mengatakan bahwa pihaknya melarang semua demonstrasi, pertemuan, konser dan perkumpulan serupa di seluruh penjuru ibu kota, selama "Operasi Cabang Zaitun" sedang berlangsung.

Operasi militer ini menargetkan milisi YPG Suriah Kurdi yang didukung Amerika Serikat. Ankara menuding YPG sebagai kelompok teroris dan perpanjangan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang telah melakukan perlawanan di tenggara Turki yang dihuni mayoritas etnis Kurdi sejak 1984.

Lebih dari 50.000 orang telah dipenjara dan diadili sejak upaya kudeta yang gagal pada 2016. Selain itu 150.000 orang telah dipecat atau diskors dari pekerjaan mereka. Pemerintah mengatakan langkah itu diperlukan mengingat ancaman keamanan yang dihadapi Turki.

Freedom House, badan pengawas berpusat di Washington, menurunkan peringkat Turki menjadi "tidak bebas" dari "sebagian bebas" dalam laporan tahunan pada bulan ini.