TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Myanmar dan 2 kelompok etnis bersenjata sepakat untuk gencatan senjata. Menurut media kesepakatan itu dicapai setelah pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi berusaha menghidupkan kembali proses perdamaian yang terhambat untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun.

New Mon State Party dan Lahu Democratic Union sepakat menandatangani National Ceasefire Agreement (NCA) setelah bertemu dengan Suu Kyi dan panglima militer, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, di ibukota, Naypyitaw, pada Selasa, 23 Januari 2018.

Baca: Prakarsa Amerika dan Rusia, Gencatan Senjata Efektif di Suriah

"Saya berterima kasih kepada semua etnis dan warga suku Mon dan Lahu karena telah membantu mewujudkan persatuan, perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan, berdasarkan pada perdamaian," kata Suu Kyi, seperti yang dilansir Channel News Asia pada 24 Januari 2018.

Kedua kelompok etnis bersenjata itu tidak terlibat dalam pertempuran aktif dengan militer dalam beberapa tahun terakhir, namun para analis mengatakan kesepakatan itu menandai langkah positif untuk melakukan negosiasi dengan kelompok bersenjata lainnya.

Baca: Bela Rohingya, Bono Minta Suu Kyi Mundur Sebagai Pemimpin Myanmar

Masih sekitar 10 kelompok pemberontak di Myammar yang belum bergabung dengan NCA, kesepakatan yang dinegosiasikan oleh administrasi kuasi-sipil sebelumnya. Suu Kyi telah membuka babak baru pembicaraan dengan beberapa kelompok sejak Mei tahun lalu.

Mengakhiri perang sipil yang terus-menerus telah menjadi prioritas utama Suu Kyi, namun negara berpenduduk mayoritas Budha itu justru disuguhkan dengan pertempuran terburuk dengan pemberontak sejak bertahun-tahun sejak menjabat 22 bulan yang lalu.

Proses perdamaian dengan kelompok etnis bersenjata di Myanmar selama ini terhalang oleh liputan media dunia terkait ratusan ribu pengungsi Muslim Rohingya yang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh, setelah menderita penganiayaan di Rakhine.