TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Mahmoud Abbas mendesak Uni Eropa segera mengakui Negara Palestina di tengah kehebohan internasional akibat keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Seperti dilansir Al Araby, Selasa 23 Januari 2018, Abbas menyampaikan desakan itu sebelum acara makan siang tak resmi menteri-menteri luar negeri Uni Eropa dan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini pada Senin waktu setempat. Makan siang ini di sela pertemuan bulanan Dewan Urusan Luar Negeri blok itu.

Memuji Uni Eropa sebagai teman dan mitra sejati, Abbas berusaha membujuk blok tersebut bahwa tak ada pertentangan antara pengakuan (Negara Palestina) dan pelanjutan perundingan.

Uni Eropa telah menyerahkan isu mengenai apakah akan mengakui Negara Palestina kepada negara anggotanya, yang kebanyakan ragu untuk mengambil keputusan semacam itu. Sembilan pemerintah Uni Eropa termasuk Swedia dan Polandia telah mengakui Palestina.

Baca juga:

Palestina Cabut Pengakuan terhadap Israel

Namun, dua diplomat senior Uni Eropa menyebut desakan Abbas masih sulit direalisasikan untuk saat ini. Kelompok 28 negara tersebut mengatakan bahwa pengakuan tersebut harus datang sebagai bagian dari penyelesaian perdamaian.

Hanya Slovenia yang baru-baru ini mengangkat kemungkinan untuk mengakui negara Palestina. Sebuah komite parlemen akan mempertimbangkan masalah ini pada 31 Januari, tetapi tetap tidak jelas kapan parlemen bisa mengakui Palestina.

Berdasarkan peraturan Uni Eropa, kesepakatan tersebut perlu disepakati dengan negara berdaulat.

Prancis berpendapat bahwa Uni Eropa bisa mengakui Palestina karena sebelumnya telah memiliki kesepakatan dengan Kosovo, yang kemerdekaannya tidak diakui oleh semua negara, termasuk anggota Uni Eropa, Spanyol.

Ketika berbicara bersama Abbas, Mogherini mengatakan bahwa Uni Eropa sudah menanam modal sangat besar dalam proyek pembangunan Negara Palestina. “Kami juga sedang mempelajari pilihan apa yang kami miliki untuk memperkuat dukungan dari Uni Eropa".

Dia kembali menegaskan komitmen kuat Uni Eropa bagi penyelesaian dua-negara, dengan Yerusalem sebagai Ibu Kota Bersama Palestina dan Israel.

"Ini adalah dan tetap menjadi posisi UE, berdasarkan Kesepakatan Oslo dan konsensus internasional yang termasuk di dalam Resolusi terkait Dewan Keamanan PBB," kata Mogherini. "Kami percaya ini adalah satu-satunya cara yang realistis dan layak guna memenuhi aspirasi sah kedua pihak.”

Langkah itu adalah bentuk penolakan kelompok tersebut atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pertemuan Abbas dengan Uni Eropa bersamaan dengan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence ke Yerusalem.

Mogherini mengumumkan bahwa bersama Norwegia, Uni Eropa akan menjadi tuan-rumah bersama sidang luar biasa kelompok donor internasional untuk Palestina di Brussels pada 31 Januari, "Ini akan menjadi kesempatan untuk membawa semua pihak dan semua pelaku terkait lain bersama."