Palestina Cabut Pengakuan terhadap Israel

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Nelson Mandela bersama Yasser Arafat dalam sebuah pertemuan di Cape Town, Afrika Selatan, 11 Agustus 1998. AP/Sasa Kralj

    Nelson Mandela bersama Yasser Arafat dalam sebuah pertemuan di Cape Town, Afrika Selatan, 11 Agustus 1998. AP/Sasa Kralj

    TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) memutuskan menunda pengakuan terhadap Israel sampai negara itu mengakui Palestina sebagai negara berdaulat penuh dengan wilayah sebelum 1967 dan beribu kota Yerusalem Timur.

    Selama pertemuan di daerah pendudukan Kota Ramallah, Tepi Barat, Senin dinihari, 15 Januari 2018, waktu setempat, PLO, yang menjadi payung hukum sejumlah partai politik Palestina, juga mengatakan Kesepakatan Oslo yang diteken Israel pada awal 1990-an sudah tidak berlaku lagi.

    Baca: PLO: Kami Akan Akui Israel Sesuai Perbatasan 1967

    Yasser Arafat. AP/Muhammed Muheisen

    Dalam pernyataan akhir yang dibacakan seusai pertemuan, Dewan Central PLO, badan pengambil keputusan kedua tertinggi Palestina, menyatakan Palestina akan menghentikan semua bentuk koordinasi keamanan dengan Israel.

    "Kami menyerukan kepada semua negara Arab untuk memutuskan hubungan dengan negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke kota tersebut," bunyi pernyataan PLO, seperti dikutip Al Jazeera.

    Baca: AS Sebut Kantor PLO Palestina masih Buka di Washington

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

    Pertemuan PLO tersebut digelar menyusul keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Desember 2017 yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.