TEMPO.CO, Washington – Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Jim Mattis, mengatakan penutupan pemerintahan Presiden Donald Trump berdampak pada operasi militer seperti pelatihan, perawatan hingga operasi intelejen militer.

“Kegiatan perawatan peralatan kami akan banyak yang dihentikan… Sekitar 50 persen, dan semua tenaga kerja sipil akan berhenti sementara. Kami banyak melakukan operasi intelejen di seluruh dunia dan itu membutuhkan uang. Operasi-operasi intelejen ini tentu akan berhenti,” kata Mattis menjawab dampak penutupan pemerintah akibat belum disepakatinya anggaran negara 2018 oleh Trump, Partai Republik dan Partai Demokrat di Senat.

Baca: Hubungan Turki dan AS Memanas Soal Kurdi, Pentagon Bilang Ini

Namun, secara terpisah, Kementerian Pertahanan mengatakan penutupan pemerintahan tidak akan berdampak langsung kepada perang AS di Afganistan atau operasi militer melawan militan Islam di Irak dan Suriah.

Baca: Turki dan AS Memanas, Rusia Geser Pasukan di Suriah?

Mattis mengatakan dia akan melakukan perjalanan pekan ini ke Indonesia dan Vietnam. Menurut Pentagon, perjalanan Mattis ke Asia akan tetap berjalan meskipun ada penutupan pemerintah karena menyangkut keamanan nasional dan hubungan luar negeri.

Pemerintah Federal Amerika Serikat mulai menghentikan berbagai fungsi non-esensial sejak Sabtu dini hari, 20 Januari 2019, waktu setempat. Ini pertama kalinya terjadi ketika satu partai yaitu Partai Republik menguasai mayoritas suara di Senat dan Kongres.

Penutupan kegiatan pemerintahan ini terjadi karena Presiden AS, Donald Trump, gagal mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat di Senat mengenai anggaran pemerintah. Media USA Today melansir peristiwa ini terjadi tepat setahun setelah Trump dilantik.

Setelah tenggat pada Jumat tengah malam terlewati tanpa terjadinya kesepakatan, seperti dilansir media New York Times, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan keras mengecam pemimpin senat Demokrat sebagai pecundang yang menghalang-halangi.

“Anggota Senat dari Demokrat bertanggung jawab atas penutupan pemerintah AS oleh Schumer,” kata Sarah Huckabee Sanders, sekretaris media Gedung Putih. “Kami tidak akan menegosiasikan status imigran ilegal sementara Demokrat menyandera warga negara resmi dengan mengajukan permintaan yang semberono.” Chuck Schumer adalah pemimpin Senat dari Partai Demokrat.