TEMPO.CO, Mumbai -- Mahkamah Agung India mengizinkan peluncuran sebuah film Bollywood kontroversial, yang terinspirasi dari sebuah puisi karya Malik Muhammad Jayasi. Film ini menceritakan hubungan percintaan dua tokoh Hindu dan Islam yaitu antara Ratu Padmavati dan Raja Mughal, Alaudin Khilji pada abad ke 14.

Film ini akan mulai diputar di bioskop pada 25 Januari 2018. Keputusan ini sekaligus menganulir pelarangan pemutaran film itu yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian di India, yang menilai isi film itu tidak layak dikonsumsi publik.

Baca: Ini 5 Rudal Andalan India untuk Hadapi Cina

Film berjudul "Padmaavat" mendapat tudingan sebagai film yang menyajikan fakta sejarah secara keliru menurut versi para pengkritiknya. Sutradara film itu, Sanjay Leela Bhansali, menyutradarai film yang menceritakan hubungan Ratu Padmavati dari klan pejuang Rajput Hindu dengan Raja Mughal, Alaudin Khilji.

Baca: Versus Cina, India Upgrade Teknologi Senapan Serbu Pasukan

"Kami memutuskan bahwa operasi (penayangan film) ini tetap berjalan," kata hakim dalam putusan interimnya seperti dilansir Reuters, Kamis, 18 Januari 2018.

Selama ini, film India yang memiliki konten sejarah hubungan antara tokoh Hindu, yang merupakan agama mayoritas di India, dan pemimpin Muslim pada eranya kerap dianggap kontroversial oleh sebagian kalangan.

Sejauh ini, ada empat negara bagian yang melarang pemutaran film Padmaavat seperti Madhya Pradesh. Pemerintah setempat beralasan pemutaran film itu beresiko dari sisi pengamanan walaupun film ini telah lolos dari lembaga sensor The Central Board of Film Certification.

Sebuah sekolah di Madhya Pradesh dirusak sekelompok massa pada pekan ini karena para siswa berjoget mengikuti sebuah lagu, yang menjadi soundtrack dari film itu.

Meskipun MA India telah menghapus larangan dari negara bagian terhadap pemutaran film Padmaavat ini, kelompok pemrotes tetap membayangi pemutaran film ini. Misalnya kelompok kanan garis keras Hindu, Shri Rajput Karni Sena.

Pemimpin kelompok ini, Sukhdev Singh, mengatakan kepada jurnalis bahwa dia dan kelompoknya tetap menolak film itu dan mengancam akan menyerang hingga membakar bioskop yang menayangkan film ini.
"Film itu tidak boleh diputar," begitu dilansir media lokal seperti dikutip Reuters. "Masyarakat harus memasang pagar penghalang di pintu masuk bioskop."

Kelompok garis keras Hindu lainnya, termasuk partai berkuasa Bharatiya Janata, yang merupakan partai dari Perdana Menteri Narendra Modi, juga mengecam film itu.

Lembaga sensor India menyetujui pemutaran film itu setelah produser dan sutradara film itu bersedia mengubah judul film menjadi "Padmaavat" dari sebelumnya "Padmavati". Ini untuk mengesankan bahwa film ini bersumber dari sebuah puisi dan bukan dari sebuah peristiwa sejarah.