TEMPO.CO, Jakarta - Bono, vokalis utama band pop legendaris U2 asal Irlandia,meminta pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi mengundurkan diri dari jabatannya setelah tak mampu menghentikan penyiksaan terhadap penduduk Rohingya.

Bono, yang menuntut pembebasan Suu Kyi dari tahanan rumah oleh junta militer selama konsernya pada tahun 2000, mengatakan dirinya muak dengan krisis pengungsi Rohingya yang meningkat dan juga pemberantasan etnis yang tidak berperikemanusiaan.

Baca: Bela Rohingya, Oxford Lucuti Gelar Aung San Suu Kyi Lagi

"Saya sakit hati melihat bukti kekerasan militer terhadap orang-orang Rohingya. Saya percaya pada pembersihan etnis di Myanmar. Dan itu benar-benar terjadi ... Dia (Suu Kyi) perlu mengundurkan diri karena dia tahu dan sadar akan krisis kemanusiaan di negaranya," kata Bono, seperti yang dilansir Straits Times pada 30 Desember 2017.

PBB dan Amerika Serikat juga menggambarkan kampanye militer Myanmar sebagai pembersihan etnis terhadap populasi Rohingya, namun tidak mengungkapkan tingkat kematian etnis minoritas itu secara spesifik.

Baca: Dewan Kota Oxford Cabut Gelar Kehormatan Aung San Suu Kyi

Sebelumnya, organisasi Doctors Without Borders (DWB) menyebutkan sedikitnya 6.700 orang tewas dalam bulan pertama ketika tentara Myanmar melakukan operasi militer memberangus pemberontak Rohingya, Arsa, di negara bagian Rakhine pada Agustu 2017.

Akibat operasi militer Myanmar, sedikitnya 655.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh.

Suu Kyi, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991, mendapat banyak dukungan dari selebriti saat ia menghabiskan hampir dua dekade di bawah tahanan rumah atas perintah junta militer.

Baca: Surat Terbuka Peraih Nobel Kritik Aung San Suu Kyi Soal Rohingya

Peralihan bangsa menuju demokrasi dan pengangkatannya tahun lalu ke pemimpin de facto pada awalnya menyenangkan kelompok hak asasi manusia, namun sejak saat itu mereka marah karena Suu Kyi bungkam soal isu Rohingya.

Awal bulan ini, otoritas Dublin, mencabut penghargaan kota yang diberikan pada Suu Kyi untuk memprotes penanganan kekerasan tersebut.