TEMPO.CO, Jakarta - Panel khusus yang diketuai oleh Perdana Menteri Shinzo Abe menyetujui Kaisar Akihito akan turun takhta pada 30 April 2019. Persetujuan seorang kaisar turun tahta merupakan yang pertama kali dalam kekaisaran Jepang selama dua abad.

Panel yang beranggotakan 10 orang dari dewan legislatif, bangsawan dan hakim agung dan diketuai oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, menyetujui proses itu pada Jumat, 1 Desember 2017.

Baca: Kabinet Jepang Loloskan Aturan Pengunduran Diri Kaisar Akihito

"Ini adalah abdikasi pertama oleh seorang kaisar dalam 200 tahun dan yang pertama di bawah konstitusi (pasca perang)," kata Abe, seperti dilansir Reuters pada 1 Desember 2017.

"Saya merasakan emosi yang dalam bahwa hari ini, pendapat Dewan Rumah Kekaisaran dengan baik diputuskan dan sebuah langkah besar dibawa menuju suksesi kekaisaran," ujar Abe.

Akihito yang telah menjalani operasi jantung dan pengobatan untuk kanker prostat, mengatakan dalam pidatonya tahun lalu bahwa dia khawatir usianya mungkin telah menyulitkan dia untuk melakukan tugasnya.

Baca: Kaisar Akihito Jalani Operasi Bedah Jantung

Namun dengan disahkannya undang-undang terkait dengan mundurnya kaisar pada Juni lalu, terbuka peluang Akihito untuk mundur.

Akito akan digantikan oleh putra sulungnya, Putra Mahkota Naruhito.

Pernah dianggap sebagai dewa, kaisar Jepang didefinisikan dalam konstitusi pascaperang sebagai simbol negara dan kesatuan rakyat , namun tidak memiliki kekuatan politik.

Gagasan Kaisar Akihito menjadi raja Jepang pertama yang mengundurkan diri hampir dalam 200 tahun telah memicu perdebatan konstitusional di Jepang, karena secara hukum dia diharuskan melayani sampai akhir hayatnya.