TEMPO.CO, Jakarta - Emmerson Mnangagwa akan diambil sumpahnya sebagai Presiden Zimbabwe pada Jumat, 24 November 2017, setelah Robert Mugabe mengundurkan diri sebagai Presiden.

Menurut sejumlah laporan, Mnangagwa yang sempat kabur ke Afrika Selatan setelah diberhentikan dari jabatan wakil Presiden oleh Mugabe, yang saat itu masih sebagai Presiden, akan segera tiba di Zimbabwe, Rabu, 22 Nopember 2017.

Baca: Pengunduran Presiden Robert Mugabe Disambut Hangat Parlemen

Warga berdoa untuk merayakan pemecatan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe sebagai pemimpin partai komite utama ZANU-PF yang berkuasa di Harare, Zimbabwe, 19 November 2017. REUTERS

"Emmerson Mnangagwa akan tiba hari ini di lapangan terbang militer di Ibu Kota Harare pada pukul 18.00 waktu setempat," begitu dilansir AP, Rabu, 22 Nopember 2017.

Mnangagwa dikabarkan meninggalkan Zimbabwe sesaat setelah dipecat oleh Robert Mugabe pada awal bulan ini.Pemecatan Mnangagwa memicu krisis politik di Zimbabwe. Kelompok militer mengambil alih pemerintahan dan menahan Mugabe di rumahnya.

Mnangagwa merupakan kandidat Presiden yang didukung kelompok militer. Mugabe mengundurkan diri karena mendapat tekanan militer, partai politik Zanu-PF dan ancaman pemakzulan oleh parlemen.

Pengunduran diri pria berusia 93 tahun dan telah berkuasa selama 37 tahun itu mendapatkan sambutan positif dari Cina.

"Beliau masih menjadi sahabat baik kami," bunyi pernyataan dari Negeri Panda.

Kementerian Luar Negeri Cina dalam pernyataannya sebagaimana disiarkan kantor berita AP mengatakan, Mugabe telah membuat sejarah di negaranya.

Emmerson Mnangagwa. AFP Photo

Dia terlibat dalam kemerdekaan dan berjuang membebaskan Zimbabwe dari penjajah.

"Cina dan Zimbabwe tetap komit menjaga persahabatan," begitu bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina.

Baca: Militer Zimbabwe Dukung Massa Tuntut Robert Mugabe Mundur

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lu Kang, juga mengatakan Cina berharap negara-negara lain menahan diri untuk tidak turut campur dalam urusan dalam negeri Zimbabwe. Pernyataan ini datang setelah Amerika Serikat mendesak diadakan pemilihan umum yang bebas dan terbuka.

AP