TEMPO.CO,Jakarta - Kongres Amerika Serikat mengusulkan sanksi dan pembatasan perjalanan kepada pejabat militer Myanmar karena perlakuan terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara itu. Jika disetujui, sanksi ini merupakan salah satu upaya campur tangan Washington yang terkuat dalam krisis kemanusiaan Rohingya.

Sehari sebelum Donald Trump melakukan tur Asia, Kongres mengusulkan undang-undang itu untuk mengganti beberapa sanksi yang dicabut tahun lalu setelah Myanmar kembali ke alam demokrasi. Undang-undang ini juga akan melarang Amerika Serikat untuk memasok sebagian besar bantuan ke militer Myanmar sampai pelaku kekejaman terhadap orang-orang Rohingya bertanggung jawab.

Baca: Suu Kyi untuk Pertama Kalli Bertemu Rohingya di Rakhine

Namun undang-undang ini tidak menargetkan Aung San Suu Kyi, Kepala pemerintahan defacto Myanmar dan peraih Nobel perdamaian yang masih mendapat dukungan kuat di antara beberapa pejabat Amerika.

"RUU ini akan memungkinkan Kongres memperkuat presiden mengingatkan pejabat Myanmar bahwa akan ada konsekuensi atas kejahatan mereka terhadap kemanusiaan," kata Senator Demokrat Ben Cardin, seperti yang dilansir The Star pada 3 November 2017.

Baca: Pengungsi Rohingya Tulis Surat Terbuka kepada Suu Kyi

Anggota Kongres telah lama berteriak-teriak untuk segera menanggapi dengan keras terhadap nasib Rohingya, dan Trump telah mempertimbangkan untuk memberi label perlakuan mereka sebagai pembersihan etnis.

Dalam kunjungan Trump ke Asia, ia akan ditemani Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson yang akan mengunjungi Myanmar.

Lebih dari 600 ribu Muslim Rohingya telah meninggalkan negara bagian Rakhine di Myanmar sejak pasukan keamanan menanggapi serangan milisi Rohingya pada bulan Agustus dengan sebuah tindakan keras.