TEMPO.CO, Ottawa - Seorang dosen dan penyiar radio Kanada telah mengajukan judical review di pengadilan federal melawan perusahaan anggur asal Israel. David Kattenburg mengatakan pelabelan botol anggur perusahaan itu dinilai tidak akurat karena dibuat di permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat, yang diduduki. Botol anggur itu dijual diekspor ke Kanada sebagai "Produk Israel".

Baca: Israel Gempur Palestina, Hamas Bersumpah Membalas

David Kattenburg, seorang penduduk Winnipeg berusia 62 tahun, yang merupakan anak korban selamat Holocaust, sebelumnya telah mengajukan keluhan pada akhir Maret ke Canadian Food Inspection Agency (CFIA) mengenai prosedur pelabelannya, yang mengindikasikan bahwa buah anggur yang digunakan ditanam di wilayah barat Palestina yang diduduki Israel.

Baca: Israel Pasok Senjata ke Myanmar untuk Habisi Rohingya

"Produk-produk yang salah label ini mengganggu saya sebagai konsumen," kata Kattenburg saat pertama kali mengajukan gugatan hukum pada Juli tahun ini.

"Orang-orang Kanada memiliki hak untuk mengetahui bahwa [sebuah produk] dibuat di Israel, atau jika dibuat di tempat lain, ini adalah masalah yang memprihatinkan. Mereka berhak atas pelabelan yang benar."

CFIA pada awalnya setuju dengan penalaran Kattenburg dan mengeluarkan perintah ke toko minuman keras pada 11 Juli untuk menghentikan penjualan anggur yang ditanam di Tepi Barat yang diduduki.

Namun dalam beberapa jam, agensi itu mundur dengan mengatakan "menyesalkan" perintah yang dikeluarkannya, mencatat bahwa Perjanjian Perdagangan Bebas Kanada-Israel (CIFTA) telah mengesampingkan undang-undang perlindungan konsumen domestik.

"Klarifikasi lebih lanjut CIFTA menunjukkan bahwa anggur ini mematuhi kesepakatan dan oleh karena itu kami dapat memastikan bahwa produk yang bersangkutan dapat dijual seperti yang saat ini diberi label," demikian pernyataan lembaga inspeksi makanan.

Namun pengacara Kattenburg, Dimitri Lascaris, yang berbasis di Ontario, berpendapat pemerintah Kanada memiliki keputusan politik sebagai keputusan dengan mengajukan kesepakatan perdagangan, yang memungkinkannya untuk menyelesaikan masalah mengenai lokasi anggur ditanam.

"Perjanjian Perdagangan Kanada-Israel berurusan dengan hambatan perdagangan, seperti juga semua perjanjian perdagangan bebas," kata Lascaris, seperti yang dilansir Al Jazeera pada 31 Oktober 2017. "Persyaratan bahwa semua produk diberi label secara akurat bukanlah penghalang perdagangan. Itu adalah undang-undang perlindungan konsumen."

Ketika Kattenburg mengajukan banding atas keputusan yang dicabut itu ke Kantor Keluhan dan Pengaduan badan (CAO) pada Agustus, dia diberitahu bahwa CFIA akan mematuhi putusannya.

"Sekarang setelah CAO menyelesaikan peninjauannya, [Kattenburg] bebas untuk mengajukan judicial review ke Pengadilan Federal Kanada. Pengadilan Federal telah secara formal dimulai," Lascaris menjelaskan.

Judical Review yang diajukan Kattenburg pada Selasa pekan lalu, meminta pemerintah untuk mengeluarkan perintah yang melanggar legalitas keputusan agen makanan tersebut, yang menurutnya melanggar peraturan Kanada tentang makanan dan obat-obatan, dan undang-undangnya yang menetapkan persyaratan untuk label guna membantu konsumen membuat keputusan pembelian.

Antara lain, judicial review yang diajukan Kattenburg meminta Pengadilan Federal Kanada untuk menyatakan keputusan CFIA tentang anggur itu sebagai tindakan melanggar hukum. Dia juga meminta Pengadilan untuk menyatakan sepanjang "permukiman" Anggur diberi label sebagai "Produk Israel", maka Wines tersebut melanggar Bagian 5 (1) Undang-Undang Pangan dan Narkoba Kanada, dan bagian 7 dari Undang-Undang Kemasan dan Pelabelan Konsumen Kanada.

Warga negara Kanada untuk Keadilan dan Perdamaian di Timur Tengah (CJPME) juga telah memuji David Kattenburg atas permohonannya untuk melakukan judicial review.

CJPME juga merekomendasikan agar Kanada menangguhkan impor produk yang diproduksi oleh perusahaan Israel yang beroperasi secara ilegal dari Tepi Barat.

Israel menyerang dan secara militer menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967, dan tidak pernah menarik diri meski ada banyak resolusi PBB yang memutuskan agar mereka untuk melakukannya. Setelah invasi 1967, Israel secara tidak sah mendirikan lebih dari 100 koloni Yahudi.

AL JAZEERA|GLOBAL RESEARCH