TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, tidak akan merespon permintaan pemerintah Spanyol meskipun diultimatum mengenai pembatalan deklarasi kemerdekaan yang telah diteken Selasa petang, 10 Oktober 2017, pada sidang parlemen setempat.

Menurut siaran pers yang diterima kantor berita TASS, keputusan itu diambil Puigdemont setelah terus menerus melakukan komunikasi dengan Wakil Deputi Pemimpin Catalonia, Oriol Jungerras.

Baca: 3 Alasan Utama Catalonia Merdeka dari Spanyol

"Setelah mempertimbangkan banyak hal, Catalonia tidak merespon permintaan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy," tulis Novinite, Jumat, 13 Oktober 2017.

Sebelumnya, Senin, 9 Oktober 2017, Perdana Menteri Rajoy mengultimatum pemimpin Catalonia agar membatalkan deklarasi kemerdekaan sebagaimana hasil referendum 1 Oktober 2017. Bila tidak mengindahkan permintaan Madrid ini, seluruh hak otonomi Catalonia akan dicabut dan pemerintahan setempat akan dibubarkan sesuai pasal 155 Konstitusi Spanyol.

"Perdana Menteri akan menerapkan pasal 155 yang isinya membatalkan pemerintah otonomi Catalonia."

Sementara itu, Partai Persatuan Rakyat Separatis, hari ini, mengirimkan surat kepada Puigdemont mengenai desakan mendeklarasikan Republik Catalonia.

Dalam keterangannya kepada media, keputusan mendeklarasikan diri adalah sebuah jawaban yang tepat bagi pertanyaan Madrid.

Baca: Referendum Catalonia Spanyol, Kelompok Pro dan Kontra Tawuran

Pada 1 Oktober 2017, warga Catalonia menggelar referendum untuk berpisah dengan Spanyol. Hasil dari pemungutan suara tersebut, sebanyak 2,28 juta dari 5,31 juta warga Catalan turut mencoblos, namun 90.18 persen mengklaim ingin merdeka.

Spanyol menanggap referendum tersebut ilegal dan tidak mengakui hasilnya. Pada Selasa, 10 Oktober 2017, parlemen Catalonia menandatangani deklarasi kemerdekaan yang belum bisa diberlakukan.

NOVINITE | CHOIRUL AMINUDDIN