TEMPO.CO, New York - Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyerukan penghapusan total persenjataan nuklir. Mayoritas negara menyatakan prihatin akan terus bertambahnya senjata nuklir dunia, dalam Peringatan Hari Pemusnahan Senjata Nuklir Dunia di Ruang Majelis Umum, Markas Besar PBB, New York, Selasa, 26 September 2017.

“Visi tentang dunia bebas nuklir perlu mendapat dukungan global,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres.

Sekjen PBB juga menekankan bahwa negara pemilik senjata nuklir harus bertanggung jawab merintis jalan menuju penghapusan persenjataan yang berbahaya ini. Dia mendesak negara-negara itu untuk mengambil langkah kongkret sesuai perjanjian non-proliferasi nuklir. “Benar saat ini ada banyak tantangan, tapi itu bukan alasan untuk menghindar dari tanggungjawab bersama untuk menciptakan masyarakat dunia yang lebih damai,” katanya.

Hari Pemusnahan Senjata Nuklir Dunia ditetapkan melalui sebuah resolusi pada Desember 2013 dan diperingati setiap tahun.

PBB telah menginisiasi agenda penghapusan nuklir sejak pululan tahun lalu. Antara lain melalui perjanjian non-proliferasi nuklir yang mulai berlaku pada 1970. Hingga tahun lalu 191 negara sudah menandatanganinya, termasuk negara-negara angota Dewan Keamanan PBB.

Korea Utara sempat ikut tapi kemudian menarik diri pada 2003. Beberapa negara yang diketahui mengembangkan teknologi nuklir untuk persenjataan dan belum terlibat antara lain Israel, India dan Pakistan.

Meski perjanjian non-proliferasi sudah berjalan hampir setengah abad, persenjataan nuklir di dunia nyatanya tak kunjung berkurang. Menurut catatan PBB, setidaknya masih ada 15.000 senjata nuklir aktif di seluruh dunia saat ini. Terakhir, saling gertak antara Amerika Serikat dan Korea Utara semakin mengkhawatirkan.

Bicara setelah perwakilan Guyana, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, situasi global saat ini jangan sampai menghalangi upaya menghapus persenjataan nuklir dunia. Apalagi, kata dia, persenjataan nuklir sudah bisa diakses oleh kelompok-kelompok teroris.

“Karena itu Indonesia menghimbau negara pemilik persenjataan nuklir dan negara-negara lain yang relevan untuk mengurangi peran nuklir dalam doktrin keamanan nasionalnya,” kata Retno.

Pengurangan ini, menurut dia, akan menjadi langkah awal menuju penghapusan total persenjataan nuklir. “Sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, dan sebagai partner sejati untuk upaya perdamaian dunia, Indonesia menegaskan pentingnya pertimbangan kemanusiaan dalam upaya pelucutan nuklir,” kata Menlu RI.

Sebelumnya, pada 20 September lalu, sebanyak 50 negara termasuk Indonesia telah menandatangi perjajian untuk penghapusan dan pelarangan persenjataan nuklir. Dua negara, Vatikan dan Guyana telah meratifikasinya.

“Perjanjian ini merupakan langkah penting menuju dunia yang bebas dari persenjataan nuklir,” kata Beatrice Fihn, direktur eksekutif kampanye international untuk penghapusan persenjataan nuklir, dalam penandatanganan tersebut.

PHILIPUS PARERA