Seorang wanita melintasi poster Konferensi Perubahan Iklim (COP21) di Paris, 26 November 2015. REUTERS/Eric Gaillard
TEMPO.CO, Paris - Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius menyatakan Konferensi Iklim PBB (COP21) di Paris tak akan ditunda walau kota itu baru saja diserang teror bom pada 13 November lalu. "Tidak, COP21 tetap diadakan," kata Laurent Fabius menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan konferensi ditunda atau dipindahkan.
Konferensi akan diikuti 150 kepala pemerintahan serta 40 ribu pengunjung dan delegasi. Konferensi berlangsung dua minggu dengan pengamanan selama 24 jam penuh setiap hari.
Prancis akan mengerahkan 2.800 polisi untuk memastikan keamanan KTT di Le Bourget, Paris utara. Selanjutnya 8.000 petugas dikerahkan untuk mengamankan perbatasan negara. Menurut Kementerian Dalam Negeri, 120 ribu polisi dan polisi militer telah dikerahkan di seluruh Prancis.
Pemerintah telah mengumumkan bahwa kontrol perbatasan akan dilakukan menjelang COP21. Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve menuturkan ini dilakukan sebagai pencegahan terhadap ancaman teroris.
Setelah serangan teror lalu, pihak berwenang Prancis memperkuat pos-pos pemeriksaan perbatasan. Pencarian dan penangkapan terus dilakukan untuk memecah jaringan militan yang dicurigai. Cazeneuve berujar, lebih dari 300 orang ditangkap sejak 13 November lalu. Dari jumlah itu, sekitar 200 di antaranya telah ditahan.
Kelompok-kelompok teror cenderung tidak menargetkan puncak pertemuan karena tingkat keamanannya yang tinggi. Namun ada kasus mereka melancarkan serangan bertepatan dengan acara-acara penting. Contohnya di London, Juli 2005, ketika empat pelaku bom bunuh diri meledakkan bom di jaringan transportasi bawah tanah dan bus kota serta saat Perdana Menteri Inggris Tony Blair menyelenggarakan KTT G8.
Ini juga salah satu alasan pemerintah Prancis melarang demonstrasi untuk menandai dimulainya COP21. Setelah serangan terakhir, pemerintah mengumumkan bahwa demonstran harus mempertimbangkan kembali rencana unjuk rasa yang direncanakan di Paris dan kota-kota lain di Prancis pada 29 November dan 12 Desember 2015. "Itu adalah keputusan yang sulit. Namun, dalam konteks ini, persyaratan keselamatan adalah prioritas," ucapnya.
