Dua pria Muslim Rohingya, Noor Alam (kanan) dan Sadik Hussein duduk di rumah gubuk yang menjadi tempat pengungsian warga Muslim Rohingya di di Desa Thetkabyin, utara dari Sittwe, Myanmar, 29 Mei 2015. (AP Photo)
TEMPO.CO , Jakarta: Perwakilan menteri-menteri luar negeri Asia Tenggara berkumpul di Kuala Lumpur dalam Emergency ASEAN Ministerial meeting on Transnational Crime: Irregular Movement of Persons in the South East Asia Region. Pertemuan tersebut secara umum membahas masalah people smuggling di Asean namun isu Rohingya juga jadi salah satu yang diperbincangkan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan salah satu solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah Rohingya di Myanmar adalah pembangunan. "Kami menawarkan kerjasama dengan Myanmar untuk bersama-sama membangun Rohingya," kata Arrmanatha di Kementerian Luar Negeri, Kamis, 2 Juli 2015.
Pembangunan, kata Arrmanatha, tidak hanya dilakukan untuk Rohingya yang beragama Islam namun juga Buddha. Pembangunan harus dilakukan menyeluruh agar konflik di Myanmar itu dapat diselesaikan. "Dengan adanya proses pembangunan, dengan sendirinya tension kedua masyarakat akan berkurang," ucap Arrmanatha.
Indonesia sendiri, kata Arrmanatha, telah membangun empat sekolah bantuan Pemerintah RI di Myanmar yang diresmikan Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, pada Desember 2014 lalu. Sekolah yang dibangun dengan dukungan dana total US$ 1 juta itu terletak di tiga desa Rakhine, negara bagian yang dilanda konflik komunal antara 2012 hingga Juni 2014.
Keempat sekolah itu dibangun di Desa Thaykan dan Desa Sanbalay, Minbya Township dan dua lainnya terletak di Desa Mawrawaddy, Maungdaw Township serta di Desa Buthidaung, Thapyaygone Township.
Dalam pertemuan membahas people smuggling itu, Indonesia diwakili oleh utusan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. Negara-negara Asean lain juga mengirim utusan walau tak ada pejabat setingkat menteri yang hadir. "Kemenkopolhukam merupakan koordinator masalah people smuggling di Indonesia," kata Arrmanatha.
Pertemuan itu merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya di Bangkok dan menyepakati adanya upaya bersama untuk mengatasi persoalan people smuggling. Selanjutnya, pertemuan kemungkinan akan digelar di Jakarta atau Bali.
