Cina Wajibkan Pejabat ke Penjara, Ini Alasannya

Reporter

Rabu, 27 Mei 2015 05:30 WIB

Ilustrasi. azpenalreform.a

TEMPO.CO , Beijing:Pemerintah partai komunis Cina dilaporkan mengorganisir kunjungan pegawai pemerintah ke penjara . Cara ini untuk mencegah pegawai pemerintah melakukan kegiatan yang melanggar hukum.

Seperti yang dilansir Press TV pada 25 Mei 2015, badan anti-korupsi tertinggi, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin telah memberlakukan langkah baru itu di seluruh negara.

Sebanyak 70 petugas dan pasangan mereka telah dibawa ke penjara di provinsi Hubei bulan ini untuk mengunjungi tahanan termasuk bertemu rekan mereka yang telah dipenjarakan.

Beberapa pengguna Internet Cina telah memuji program tersebut dan mengatakannya sebagai peringatan yang memberikan pendidikan. Meski ada juga yang mengejek kebijakan baru itu sebagai wisata penjara dan bodoh.

Partai yang berkuasa di negara itu telah berjanji untuk memerangi korupsi dan beberapa tokoh senior telah menjalani penyelidikan. Bahkan ada yang telah dipenjara dalam beberapa tahun terakhir.

Tahun lalu, mantan Wakil Direktur Komisi Pembangunan Dan Reformasi Nasional, Liu Tienan dihukum penjara seumur hidup setelah dinyatakan bersalah atas tuduhan menerima suap sebesar US $ 5,8 juta atau Rp 76,7 triliun.

Tienan adalah pejabat tinggi negara itu yang didakwa di pengadilan setelah Presiden Xi Jinping berjanji memerangi korupsi pada 2012. Meski tingkat kejahatan yang berdasarkan standar internasional terhitung masih rendah di Cina. Kota-kota di Cina termasuk yang paling aman di dunia.

PRESS TV|YON DEMA

Berita terkait

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

24 menit lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

2 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 hari lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

3 hari lalu

Ekuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden

Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

3 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

3 hari lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

3 hari lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya