Bela Israel, AS Cegah Konferensi Zona Bebas Nuklir

Reporter

Editor

Abdul Manan

Minggu, 24 Mei 2015 22:21 WIB

Reaktor nuklir di Dimona, Israel. (CNN)

TEMPO.CO, New York - Amerika Serikat memblokir dikeluarkannya pernyataan penutup dalam Konferensi Kajian Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) yang ditutup pada Jumat 22 Mei 2015 malam di New York. Sikap Amerika Serikat ini dilakukan setelah ada keberatan Israel atas hasil konferensi itu.

Draft final konferensi diharapkan akan memberi tugas kepada Sekjen PBB untuk mengadakan sebuah konferensi internasional untuk membuat Timur Tengah zona bebas senjata nuklir, Maret 2016. Israel keberatan dengan tenggat waktu itu.

Menurut Amerika Serikat, pernyataan itu tidak dikeluarkan karena anggota konferensi tidak dapat mengatasi perbedaan pendapat soal larangan memiliki senjata nuklir di Timur Tengah. Negara besar menyalahkan Mesir dalam soal ini.

Setelah empat minggu perundingan di PBB untuk meningkatkan kepatuhan atas pakta NPT tersebut, tidak ada konsensus di antara 191 penanda tangannya. Wakil Menteri Luar Negeri AS Gottemoeller mengumumkan "tidak adanya kesepakatan" dan menuduh beberapa negara merongrong negosiasi soal ini.

Gottemoeller tidak mengatakan negara mana yang telah mencoba untuk "memanipulasi" konferensi, meskipun sebelumnya ia menuduh Mesir dan negara-negara Arab lainnya membawa "kondisi tidak realistis dan tidak bisa dijalankan" menuju negosiasi. Mesir membantah tudingan itu.

Kekhawatiran AS juga disuarakan oleh Kanada dan Inggris. Delegasi Kairo, Asisten Menteri Luar Negeri Hashim Badr, menyalahkan tiga negara itu atas gagalnya dicapai konsensus dalam konferensi ini, dan menyebut itu adalah "hari yang menyedihkan bagi NPT."

Bulan lalu, Mesir, yang didukung oleh negara-negara Arab dan non-blok lainnya, mengusulkan konferensi itu kepada PBB.

Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon mengadakan konferensi regional mengenai pelarangan senjata pemusnah massal (WMD) seperti diminta kajian NPTT tahun 2010. Konferensi ini akan digelar dengan atau tanpa partisipasi Israel, tanpa kesepakatan tentang agenda dan tanpa pembahasan masalah keamanan regional. Kondisi tersebut tidak bisa diterima oleh Israel dan Washington. Keputusan dalam konferensi kajian NPT, yang diadakan setiap lima tahun, dibuat melalui konsensus.

Israel tidak mengkonfirmasi atau menyangkal dugaan bahwa negara ini menjadi satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah. Israel, yang tidak pernah bergabung dengan NPT, setuju untuk ambil bagian dalam konferensi itu sebagai pengamat, mengakhiri kebijakan absennya selama 20 tahun.

Seruan untuk digelarnya konferensi tahun 2012 tentang larangan WMD di kawasan, disetujui pada pertemuan kajian NPT 2010. Hasil itu membuat marah Israel. Tapi kalangan diplomat mengatakan Israel akhirnya setuju untuk menghadiri pertemuan itu. Hanya saja, konferensi 2012 tidak pernah terjadi, yang itu membuat kesal Mesir dan negara-negara Arab lainnya.

Diplomat Barat mengatakan, proposal konferensi oleh Mesir ddimaksudkan untuk memusatkan perhatian pada Israel, yang diduga sebagai satu-satunya negara pemilik nuklir di Timur Tengah. Sedangkan Washington dan Israel mengatakan program nuklir Iran adalah ancaman nyata bagi kawasan ini. Tudingan ini dibantaj Iran yang mengatakan bahwa program nuklirnya untuk tujuan damai.

Israel mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan bergabung dengan NPT setelah ia bisa hidup secara damai dengan tetangga negara Arab dan Iran.

HAARETZ.COM | ABDUL MANAN

Berita terkait

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

7 Februari 2021

Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia

Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.

Baca Selengkapnya

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

6 Februari 2021

Orient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua

Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020

Baca Selengkapnya

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

4 Februari 2021

Tidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat

Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.

Baca Selengkapnya

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

3 Februari 2021

Keluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge

Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.

Baca Selengkapnya

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

3 Februari 2021

Krisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan

Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

30 Januari 2021

Amerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah

Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.

Baca Selengkapnya

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

30 Januari 2021

Tutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol

Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

29 Januari 2021

Amerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan

Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.

Baca Selengkapnya

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

29 Januari 2021

Amerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19

Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19

Baca Selengkapnya

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

27 Januari 2021

Jenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran

Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran

Baca Selengkapnya