Cabe kiring yang milik pengungsi etnis Rohingya ditinggalkan di kapal setelah mereka ditolong nelayan dilepas pantai Kuta Binje, Aceh, 20 Mei 2015. Sebanyak 400 lebih pengungsi telah ditampung di Aceh. Ulet Ifansasti/Getty Images
TEMPO.CO, Canberra - Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop menegaskan komitmen pemerintah Australia memberikan dana tambahan sebesar US$ 4,7 juta atau sekitar Rp 61,7 miliar untuk membantu muslim Rohingya di Rakhine.
Bishop membuat pengumuman itu setelah negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Indonesia, bergelut dengan kebanjiran pengungsi asal Bangladesh dan Rohingya sejak beberapa minggu lalu.
"Usaha untuk menyediakan lebih banyak dukungan kepada golongan tersebut diharapkan dapat meredakan krisis tersebut. Mereka tidak akan meninggalkan negara masing-masing jika berada dalam kondisi aman," katanya, seperti dilansir Channel News Asia pada 20 Mei 2015.
Menurut dia, dana tersebut akan disalurkan melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Program Pangan Dunia (WFP) yang bertujuan menyediakan tempat tinggal dan pasokan makanan.
Sumbangan tersebut dipakai membangun dukungan jangka panjang kepada ekonomi, politik, dan proses reformasi sosial di Myanmar serta komitmen Australia menangani tantangan keamanan di negara tersebut.
"Ini juga bertujuan melumpuhkan kegiatan sindikat perdagangan manusia yang memberi harapan palsu dan menyediakan perjalanan tidak aman kepada kelompok pengungsi tersebut," ujarnya.
Sebelumnya, Australia bersikeras menolak para pengungsi Rohingya yang ingin mencari suaka di Negeri Kanguru. Sikap Australia akhirnya menuai kritik dan cemoohan dari dunia internasional.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Thailand menginformasikan bahwa mereka tidak akan mengusir kelompok pendatang yang memasuki perairan negara itu.
Pernyataan itu dikeluarkan Menteri Urusan Luar Negeri Tanasak Patimapragorn setelah mengadakan pertemuan bersama Menlu Malaysia dan Menlu Indonesia untuk membahas isu masuknya pengungsi tersebut.
"Masyarakat internasional harus bertindak cepat untuk melindungi kaum pengungsi tersebut yang menjadi korban eksploitasi pihak tidak bertanggung jawab," tuturnya.
Sebuah pertemuan akan diadakan di Bangkok untuk membahas isu masuknya pengungsi ke Samudera Hindia pada 29 Mei mendatang.
