TEMPO.CO, Banda Aceh - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky meminta lembaga internasional mencabut Nobel Perdamaian yang pernah diberikan kepada Aung San Suu Kyi.
Iskandar menilai Aung San Suu Kyi, yang dikenal sebagai tokoh oposisi dan putri pahlawan kemerdekaan Myanmar itu, telah mengabaikan masalah yang dihadapi etnis minoritas Rohingya.
Penegasan sikap Iskandar dikemukakan setelah selama dua hari ia memantau kondisi tempat penampungan etnis Rohingya yang terdampar di Aceh Timur. “Aung San Suu Kyi tidak peka terhadap penderitaan muslim Rohingya yang diusir dari Myanmar,” kata Iskandar kepada Tempo, Jumat, 22 Mei 2015.
Iskandar juga mendesak pemerintah Indonesia mempercepat pembahasan masalah etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, Thailand, serta Malaysia.
Menurut Iskandar, harus ada penanganan lebih lanjut terhadap para pengungsi Rohingya, meski untuk sementara waktu mereka telah bersedia ditampung di Aceh. “Indonesia harus bisa menekan PBB dan Myanmar agar segera mengambil langkah konkret mencegah arus pengungsian Rohingya,” ujar Iskandar.
Pemerintah Aceh, kata Iskandar, sudah melakukan langkah kemanusiaan terbaik dengan menampung, membantu, serta memfasilitasi pengungsi Rohingya di penampungan. Ini langkah yang luar biasa sebagai solidaritas kemanusiaan dan wujud kecintaan sesama muslim.
“Tidak ada langkah lain yang harus ditempuh selain menekan Myanmar mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar,” ucap Iskandar.
Sekretaris Daerah Aceh Dermawan menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki pemerintah Aceh, saat ini terdapat 1.704 pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Aceh. Mereka ditampung di tiga tempat, yakni Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur.
Pemerintah Aceh dan warga setempat tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi, sambil berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganan lebih lanjut. “Kami sudah menyurati presiden, meminta bantuan logistik dan tempat penampungan,” tutur Dermawan.
