Ratusan Tenaga kerja Indonesia ilegal asal Malaysia tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 23 Desember 2014. Pemerintah Indonesia yang memulangkan Sebanyak 494 TKI non-dokumen ke Tanah Air dengan 5 pesawat Hercules. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Kuala Lumpur - Presiden Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungan kerja ke Malaysia pada tanggal 5-6 Februari 2015. Malaysia merupakan negara pertama dalam kunjungan resmi Jokowi sebagai presiden.
Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno seperti dikutip The Star, 2 Februari 2015, mengatakan kunjungan Jokowi melanjutkan kebijakan presiden keenam, Susilo Bambang Yudhoyono. (Baca: Ke Sebatik, Jokowi Cek Perbatasan INA-Malaysia)
"Persahabatan dan hubungan dengan Malaysia akan dipertahankan. Kunjungan bilateral pertama (ke Malaysia) ini juga mencerminkan hubungan politik, ekonomi, budaya, dan emosional yang erat antara kedua negara," kata Herman.
Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Malaysia akan membahas kebijakan bilateral dalam lima tahun ke depan, yakni kebijakan politik, ekonomi, dan budaya.
Adapun isu utama yang akan dibahas Jokowi bersama Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak adalah perbatasan Malaysia-Indonesia dan tenaga kerja Indonesia di negara itu. (Baca: Indonesia-Malaysia Sepakati Legalilasi TKI Ilegal)
Untuk isu perbatasan maritim, Herman menjelaskan Malaysia tidak berniat memperluas wilayahnya seperti yang dikhawatirkan sejumlah negara. Indonesia sebagai negara maritim pun menegaskan sikapnya.
"Kami (Indonesia) menyebut diri sebagai negara maritim tapi ini tidak berarti kami akan menyerang atau mengambil wilayah orang lain. Kami hanya ingin warga Indonesia tahu bahwa sumber daya terbesar kita adalah laut," kata Herman.
Sedangkan isu pengiriman TKI ke Malaysia, menurut Herman, Indonesia hanya ingin mengirim tenaga profesional seperti di sektor manufaktur dan pertanian. "Kami ingin mengurangi jumlah pembantu rumah tangga karena sulit bagi kami untuk memantau," katanya.
