Pemimpin mahasiswaHong Kong (ki-ka) Agnes Chow, Joshua Wong dan Oscar Lai, saat berunjuk rasa menutut hak pilih universal di Hong Kong, 1 Februari 2015. REUTERS/Tyrone Siu
TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan demonstran kembali menggelar aksi mereka di Hong Kong pada hari Ahad 1 Februari 2015, menuntut demokrasi pada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya aksi serupa dibubarkan polisi akhir tahun lalu.
Diberitakan Reuters, sekitar 3.000 demonstran melakukan aksi di pusat perbelanjaan dan finansial di Hong Kong. Aksi tersebut dibayangi oleh sekitar 2.000 polisi yang berupaya mencegah demonstran menguasai dan menginap di jalanan seperti tahun lalu. (Baca: Sebulan Demo Hong Kong Belum Ada Titik Temu)
Ini adalah aksi pertama setelah demonstrasi sebelumnya berakhir pada Desember tahun lalu. Pada aksi sebelumnya, ribuan demonstrasi berhasil bertahan di jalan hingga 2,5 bulan hingga akhirnya dibubarkan polisi. Pihak penyelenggara mengatakan bahwa aksi kali ini bertujuan damai, menuntut pemilihan umum demokratis untuk Hong Kong.
Mereka juga mengatakan bahwa tidak akan menduduki jalan seperti aksi tahun lalu. "Kami ingin menegaskan pada pemerintah bahwa kami ingin hak pilih universal," kata Daisy Chan, salah satu penyelenggara.
Dalam demo kali ini, para peserta aksi juga membawa payung berwarna kuning, simbol protes tahun lalu yang digunakan menangkis serangan gas air mata petugas. Beberapa demonstran terlihat mengenakan tameng, untuk mencegah kekerasan aparat. (Baca:Polisi Hong Kong Bersihkan Tempat Unjuk Rasa)
Chan mengatakan bahwa aksi kali ini hanya untuk kembali membangkitkan semangat warga Hong Kong dalam menuntut demokrasi. "Aksi ini terus menyerukan masyarakat untuk bergabung dengan gerakan demokrasi," kata Chan.
Aksi tahun lalu dimulai pada akhir Oktober dan berakhir pada Desember dengan jumlah paling banyak demonstran mencapai 100 ribu orang. Saat itu, beberapa insiden bentrok antara aparat dan massa terjadi.
Demonstran menuntut pemerintah Tiongkok memberikan mereka kebebasan penuh untuk memilih sendiri calon pemimpin. Beijing memang menyatakan akan menggelar pemilu demokratis di Hong KOng tahun 2017, namun kandidat pemimpinnya wajib melalui penyaringan komite pemilihan, hal ini membuat warga marah.
