Seorang perempuan Libya mengibarkan bendera nasional saat merayakan ulang tahun ketiga pemberontakan melawan Muammar Gaddafi di Lapangan Kebebasan di Benghazi (17/2). REUTERS/Esam Omran Al-Fetori
TEMPO.CO, Tripoli - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak agar segera diadakan resolusi gencatan senjata di Libya. Selain itu, sanksi juga akan diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kekerasan di Tripoli.
Dikutip dari BBC, 27 Agustus 2014, Dewan Keamanan PBB khawatir dengan terus meningkatnya ketegangan menyusul konflik antara dua kelompok militan asal Zintan dan Misrata. Dalam bentrokan terakhir, kelompok militan Misrata berhasil mengambil alih kontrol terhadap Bandara Internasional Tripoli. Sedangkan kota-kota lain berada di bawah kendali pemerintah sementara Libya dan kelompok milisi Islam. (Baca:250 Imigran Libya Ditemukan Tewas Tenggelam)
Dewan Keamanan PBB juga telah sepakat untuk menjatuhkan sanksi terhadap para individu yang mengancam keamanan Libya. Sanksi juga diberikan kepada pendukung milisi. Sanksi itu di antaranya berupa pembekuan aset, larangan bepergian dan embargo kegiatan jual-beli senjata.
Memang belum jelas siapa yang akan menerima sanksi dari PBB. Akan tetapi, dapat diprediksi bahwa para pemimpin dari masing-masing kelompok militan yang terlibat dalam perang saudara ini akan segera menghadapi sanksi larangan berpergian dan pembekuan aset. (Baca:Milisi Zintan Kuasai Bandara Libya)
Duta Besar Libya untuk PBB, Ibrahim Dabbashi, telah mengingatkan Dewan Keamanan PBB pada Rabu waktu setempat bahwa situasi di Libya bisa menjadi jauh lebih kompleks dan berpotensi menjadi perang saudara yang besar jika PBB tidak mengambil tindakan yang hati-hati dan bijak. Dalam krisis di Libya, negara-negara Barat menegaskan hanya mendukung institusi terpilih.
