Ekpresi demonstran anti pemerintah pengkit Suthep Thaugsuban bersorak setelah Mahkamah Konstitusi meminta mundur Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra di Bangkok (7/5). Yingluck dinyatakan melanggar konstitusi ketika mengganti Kepala Keamanan Nasional, Thawil Pliensri, pada 2011. REUTERS/Damir Sagolj
TEMPO.CO, Bangkok - Ribuan demonstran yang menyemut di ibu kota Thailand, Bangkok, Jumat, 9 Mei 2014, menuntut dibentuknya pemerintahan sementara menyusul keputusan pengadilan membatalkan kepemimpinan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. (Baca juga: 20 Ribu Demonstran Tuntut Pelengseran Yingluck)
Para pengunjuk bersumpah akan terus mengepung stasiun televisi, kantor pemerintahan, dan kepolisian di Bangkok jika sisa-sisa fungsionaris Partai Pheu Thai pimpinan Yingluck masih bercokol dalam pemerintahan tiga hari ke depan.
Salah seorang pemimpin demonstran, Suthep Thauhsuban, dari kelompok oposisi Partai Demokrat, mendesak para demonstran agar melanjutkan pengepungannya di luar gedung parlemen, tempat Perdana Menteri berkantor. Partai ini juga meminta stasiun televisi agar tidak bersedia dimanfaatkan oleh pemerintah.
"Kami akan mendapatkan kembali kekuasaan berdaulat kami serta menyiapkan pemerintahan rakyat dan Dewan Legislatif Rakyat," kata Suthep, yang pernah menjabat Wakil Perdana Menteri.
"Kami menginginkan perubahan pemerintahan secara halus. Tetapi jika Anda tidak bisa melakukannya secara halus dalam waktu tiga hari, kami seluruh komponen rakyat akan melakukannya dengan cara kami."
Pemerintahan Yingluck bersama sejumlah menteri kabinetnya dinyatakan batal pada Rabu, 7 Mei 2014, lantaran pengadilan memutuskan pemimpin perempuan ini dianggap telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan mengganti seorang pejabat sipil.
Pengadilan juga memutuskan posisi Yingluck diisi oleh Wakil Perdana Menteri Niwattumrong Boonsongpaisan. Selain itu, pengadilan di Bangkok pada Kamis, 8 Mei 2014, menuduh Yingluck melalaikan tugas soal program subsidi beras sehingga menyebabkan negara merugi miliaran dolar Amerika Serikat.
