TEMPO.CO, Istanbul – Perseteruan antara pemerintah Turki dan penyedia layanan dunia maya semakin memanas. Setelah Kamis lalu resmi memblokir Twitter, kini Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam memblokir situs video YouTube.
Ancaman itu menyusul penolakan Google menarik video yang menampilkan Erdogan. Dalam video itu, Erdogan tampak sedang memerintahkan putranya menyembunyikan uang dari penyidik. Akibatnya, muncul gelombang protes menentang pemerintah Erdogan.
Media massa di Turki melaporkan pemerintah sudah memblokir layanan Google DNS sejak Sabtu lalu. Situs itu digunakan untuk menyiasati akses Twitter di negara tersebut. Namun, masyarakat Turki tak kehabisan akal dengan mencoba membobol pengaturan DNS atau sistem penamaan domain di komputer dan ponsel.
Mereka mengganti kombinasi DNS dengan angka 8.8.8.8. Bahkan di sejumlah kota di Turki, bermunculan grafiti bertuliskan 8.8.8.8. Pemerintah pun kemudian memperketat sistem Internet di negara tersebut.
Melalui pernyataan resmi, Google menolak permintaan Erdogan untuk menarik video dari YouTube. “Kami mendukung kebebasan menggunakan Internet di seluruh dunia, kapan pun dan di mana pun meski berada di bawah ancaman,” demikian pernyataan juru bicara Google melalui surat elektronik, seperti dilansir The Australian, Senin, 24 Maret 2014.
Intervensi pemerintah Turki terhadap Internet menarik perhatian Gedung Putih. Melalui sekretaris pers, Jay Carney, Amerika Serikat menentang aturan tersebut. “Larangan terhadap akses informasi di Turki membuat masyarakat tidak mendapat kebebasan berekspresi serta bertentangan dengan prinsip pemerintah yang terbuka dan demokratis,” ujar Carney.
