Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra. REUTERS/Chaiwat Subprasom
TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, bakal dikenakan tuduhan mengabaikan tugas pengawasan dana pengadaan beras oleh lembaga antikorupsi negara itu. Jika terbukti, Yingluck bisa diturunkan dari jabatannya.
Pengumuman ini terjadi beberapa jam setelah kerusuhan akibat polisi berupaya membubarkan demonstrasi, Selasa, 18 Februari 2014. Para demonstran berupaya menurunkan perdana menteri dan menolak proses pemilihan umum yang baru saja digelar. (Baca: Pemilu Thailand Selesai, 18 Provinsi Bermasalah)
Menurut Komisi Antikorupsi Nasional Thailand, Yingluck mengabaikan sejumlah peringatan bahwa kebijakan itu menimbulkan korupsi dan merugikan negara. Rencananya, adik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra ini bakal dipanggil pada 27 Februari mendatang.
Yingluck menanggapi tudingan ini dengan menggelar jumpa pers di stasiun televisi. Menurut dia, kelompok oposisi sengaja memperlambat pembayaran beras yang dibeli dari petani. Lewat program ini, pemerintah sengaja membeli beras dengan harga 50 persen lebih mahal dari harga pasar untuk menyenangkan petani.
Juru bicara partai Puea Thai, yang mendukung Yingluck, mengatakan tuduhan ini bakal tidak terbukti. "Kami menduga ini cara untuk membubarkan pemerintahan Yingluck," kata Pormpong Nopparit.
