Indeks Kebebasan Pers Indonesia Ungguli Malaysia

Reporter

Editor

Abdul Manan

Kamis, 13 Februari 2014 17:50 WIB

CEO FOX Indonesia, Andi Zulkarnain Mallarangeng (Choel Mallarangeng) bersama Rizal Mallarangeng saat memberi keterangan kepada Wartawan seusai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (12/2). Choel diperiksa sebagai saksi untuk Andi dan Deddy Kusnidar terkait proyek Hambalang. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Paris - Reporters Without Borders atau Reporters Sans Frontières (RSF), organisasi nirlaba berbasis di Paris yang memonitor situasi pers dunia, melansir indeks kebebasan pers global, Rabu, 12 Februari 2014. Lembaga itu mencatat sejumlah tren penting dari situasi kebebasan pers di berbagai negara, termasuk soal membaiknya peringkat indeks pers Indonesia.

Pada 2013, indeks pers Indonesia berada di peringkat ke-139 dari 146 negara yang diteliti. Tahun ini, peringkat itu membaik menjadi 132 dari 169 negara, meski tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks 2002 hingga 2010.

Penilaian RSF atas situasi kebebasan pers sebuah negara meliputi aspek independensi media, praktek self-censorship, regulasi, dan transparansi sebuah negara. Penilaian dilakukan berdasarkan kuesioner yang dikirim RSF kepada 18 partner lembaga swadaya masyarakat, 150 jaringan koresponden, jurnalis, peneliti, hakim, dan aktivis HAM. Dalam skala penilaian RSF, semakin kecil peringkat sebuah negara, semakin baik keadaannya.

Dengan peringkat ini, Indonesia dianggap lebih baik dibanding tetangga Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia yang berada di peringkat ke-147, Kamboja (144), Myanmar (145), Filipina (149), Singapura (150), Laos (171), dan Vietnam (174). Tapi indeks Indonesia ini masih berada di bawah Timor Leste (77), Brunei Darussalam (117), dan Thailand (130).

Pengurus Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Aryo Wisanggeni mengatakan, indeks Indonesia di RSF memang naik turun. "Kalau tahun ini indeksnya ada kenaikan, mungkin karena mulai ada penegakan hukum atas pelaku kekerasan terhadap wartawan di tahun 2013," kata dia. "Tapi, proses hukum itu terjadi setelah ada tekanan keras dari publik." Aryo menyebut pengadilan terhadap tentara yang memukul wartawan di Padang dan Pekanbaru tahun 2013 sebagai salah satu contohnya.

Lim Kit Siang, pemimpin oposisi Malaysia dari Democratic Action Party, menyalahkan Perdana Menteri Najib Razak atas kemunduran indeks kebebasan pers Malaysia. "Indeks Kebebasan Pers Malaysia jatuh ke titik terendah dalam sejarah bangsa ini, bahkan di bawah Myanmar," kata Lim dalam sebuah pernyataan. Peringkat Myanmar tahun ini naik dari posisi ke-151 pada tahun lalu.

"Malaysia berada di peringkat terhormat pada posisi ke-92 pada 2006, tapi di bawah Perdana Menteri Najib, Malaysia sekarang terkunci ke posisi terburuk, di peringkat kuartal bawah dari 180 negara yang dinilai RSF," kata Lim.

RSF | FREE MALAYSIA TODAY | ABDUL MANAN

BERITA LAINNYA
Video Ustad Hariri di Youtube Bikin Geger
Tak Hanya Alphard Kado Adik Atut ke Jennifer Dunn
Ahok Sudah Curiga Ada Kongkalikong Tender Busway
Injak Kepala Orang, Ustad Hariri Menyesal
Diduga Kado Adik Atut, KPK Sita Mobil Jennifer Dunn

Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

55 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

55 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Begini Respons Google

Google buka suara soal pengesahan Perpres Publisher Rights oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya