Hillary Rodham Clinton. (AP Photo/Susan Walsh, Pool, File)
TEMPO.CO, Washington - Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton mendesak Kongres untuk menolak sanksi baru terhadap Iran atas program nuklirnya. Ia mengatakan bahwa "ini waktunya" memberikan kesempatan bagi diplomasi untuk bekerja.
Clinton, yang disebut sebagai calon potensial presiden dari Partai Demokrat untuk 2016, mengatakan dalam sebuah surat pada 26 Januari kepada Senator Demokrat Carl Levin, "Sekarang negosiasi yang serius akhirnya berlangsung. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk menguji apakah mereka bisa terus menuju solusi permanen."
Komentar Hillary ini disampaikan setelah Levin menulis kepadanya tentang masalah sanksi terhadap Iran itu. Anggota parlemen itu mempublikasikan surat Hillary pada Ahad, 2 Februari 2014 lalu.
Sebanyak 59 dari 100 senator AS, termasuk 16 dari Demokrat, mensponsori rancangan undang-undang yang akan memberlakukan pembatasan baru terhadap Iran jika pembicaraan soal kesepakatan permanen tentang nuklir Iran tersandung.
Iran, yang menegaskan ambisi nuklirnya hanya untuk tujuan damai, telah memperingatkan bahwa negara itu akan menjauh dari perundingan mengenai program nuklirnya jika rancangan tersebut menjadi undang-undang. RUU itu kini terhenti di Senat dan ada harapan agar pemimpin Demokrat tidak meloloskan regulasi baru tersebut.
Presiden AS Barack Obama berjanji dalam pidato kenegaraan tahunannya pekan lalu untuk memveto setiap undang-undang yang mengancam pembicaraan nuklirnya dengan Teheran. Dia mengatakan kesepakatan interim ini berusaha untuk mengekang program nuklir Iran--yang sudah mulai berlaku--dan diplomasi yang sedang berlangsung antara Iran dan enam kekuatan dunia itu. Hal ini penting bagi keamanan AS.
Hillary mengatakan, seperti Obama, dirinya tidak punya ilusi tentang mudahnya mencapai kesepakatan permanen dengan Iran. "Namun saya tidak ragu bahwa ini adalah waktu memberikan diplomasi kita ruang untuk bekerja. Jika tidak, akan ada waktu untuk menempatkan sanksi tambahan pada masa depan, dengan dukungan internasional yang lebih besar untuk menjamin penegakan hukumnya, dan untuk menjelajahi setiap pilihan lain di atas meja," kata Hillary.
