TEMPO.CO, Bangkok - Mantan Perdana Menteri Thailand sekaligus pemimpin oposisi Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva menegaskan dirinya tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan umum yang digelar besok, Minggu, 2 Februari 2014.
Dalam pesan di laman Facebooknya, Abhisit mengatakan pemilu besok tidak konstitusional. Oleh karena itu, dia tidak akan datang.
“Saya dengan tegas menyatakan sikap sejak awal karena saya tidak ingin menghasut di TPS sekolah Swasdee Wittaya,” kata Abhisit, seperti dikutip The Bangkok Post, Sabtu, 1 Februari 2014.
Tempat pemungutan suara (TPS) itu terletak dekat kediaman Abhisit di Soi Sukhumvit, Bangkok.
Pemerintah Perdana Menteri Yingluck Shinawatra tetap menyelenggarakan pemilu besok, meski diancam aksi demonstrasi besar-besaran serta boikot dari oposisi.
Mahkamah Agung telah menyarankan penundaan pemilu. Namun, pemerintah menganggap pemilu merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis yang telah berlangsung sejak November lalu.
Aksi protes anti-pemerintah menuntut Yingluck mundur membentuk dewan rakyat dan mereformasi sistem pemilu sebelum pemilu digelar. Sedikitnya 10 orang tewas dan 577 cedera dalam kekerasan sejak akhir November.
Lebih dari 200 ribu polisi disiagakan untuk mengamankan pemilu besok. Asisten Kepala Polisi Thailand Letnan Jenderal Amnart An-artngam mengatakan 200 ribu polisi itu termasuk 1.450 unit gerak cepat dari polisi setempat. Mereka akan mengamankan 93.535 tempat pemungutan suara di 375 konstituen di 77 Provinsi Thailand.
Hari ini sejumlah pengunjuk rasa anti-pemerintah mulai memblokade berbagai kantor pemerintah. Mereka mengepung beberapa kantor di Bangkok dan Thailand Selatan untuk mencegah petugas menyalurkan kertas pemungutan suara ke berbagai TPS. Sebagian lagi mennduduki beberapa bundaran di jalan-jalan utama Bangkok.
