Sejumlah pendukung Mursi mengangkat poster bertuliskan "Katakan tidak kepada Kudeta" saat mengikuti demo di depan pengadilan di Kairo (4/11). Mursi adalah presiden Mesir pertama yang dipilih secara demokratis namun kini menghadapi ancaman hukuman mati. (AP Photo/Amr Nabil)
TEMPO.CO, Kairo - Langkah bersih-bersih terus dilakukan pemerintah sementara Mesir. Kepolisian Mesir mengumumkan, Selasa, 24 Desember 2013, telah menahan Hisham Qandil yang menjabat sebagai perdana menteri pada masa pemerintahan Presiden Muhammad Mursi yang dilengserkan pada Juli lalu.
Kementerian Dalam Negeri Mesir dalam keterangannya mengatakan Qandil ditahan di wilayah pegunungan di luar Kairo. "Ia bersama penyelundup tengah berusaha melarikan diri ke Sudan," tulis pernyataan Kementerian Dalam Negeri Mesir.
Selama tugasnya sebagai perdana menteri, pengadilan menjatuhi hukuman satu tahun bagi Qandil. Ia terbukti bersalah menasionalisasikan perusahaan yang sebelumnya sudah diprivatisasi pada 1996. Pengadilan banding di Kairo memutuskan hukuman tersebut pada September lalu.
Qandil merupakan perdana menteri termuda di Mesir sejak 1954, saat dilantik Agustus 2012 lalu. Meski demikian, karena tidak berasal dari kelompok Al-Ikhwan al-Muslimun dan kelompok Islam lainnya, Qandil tak populer sebagai perdana menteri.
Nama Qandil kian menghilang setelah Mursi dilengserkan oleh aksi demonstrasi di Lapangan Tahrir dan didukung militer. Posisinya diwakili kelompok pro-Mursi pada pertemuan dengan mediator Eropa yang mencoba meredakan ketegangan dengan pemerintah yang disokong militer.
Langkah tersebut gagal Agustus lalu. Polisi dan militer Mesir menggelar operasi pembubaran aksi Al-Ikhwan al-Muslimun di jalanan Kairo. Akibatnya, sekitar 1.000 orang tewas. Ratusan pemimpin Al-Ikhwan al-Muslimun dan sayap politiknya Partai Kekebasan dan Keadilan ditangkap dan dijebloskan ke dalam bui.
