TEMPO.CO, Tokyo - Jepang dan sekutunya, Amerika Serikat, mengkritik keras langkah Cina yang memberlakukan aturan baru di wilayah udara di atas pulau-pulau yang disengketakan dua negara. Keduanya memperingatkan adanya eskalasi "tak terduga" jika Beijing memaksa menerapkan kebijakan itu.
Kantor berita Xinhua, yang dikelola Pemerintah Cina, menerbitkan berita soal koordinat baru East China Sea Air Defence Identification Zone yang mencakup sebagian besar laut Laut Cina dan meliputi langit di atas pulau-pulau yang disengketakan dua negara.
Cina memperingatkan bahwa mereka akan mengambil "langkah-langkah pertahanan darurat" terhadap pesawat yang gagal mengidentifikasi diri dengan baik di wilayah udara tersebut.
Hubungan antara dua raksasa ekonomi Asia ini tegang selama berbulan-bulan oleh sengketa pulau-pulau di Laut Cina Timur, yang disebut Diaoyu oleh Cina dan Senkaku oleh Jepang. Pulau-pulau tersebut saat ini di bawah kontrol administratif Jepang.
Pengumuman pemerintah Cina, Sabtu, 23 November 2013, itu mengisyaratkan bahwa pesawat asing yang hendak melewati zona itu harus mengikuti prosedur Cina atau menghadapi masalah lain, atau konsekuensi yang berpotensi membahayakan.
"Kami mendesak Cina untuk tidak menerapkan ancaman untuk mengambil tindakan terhadap pesawat yang tidak mengidentifikasi diri mereka atau mematuhi perintah dari Beijing," kata Menteri Luar Negeri AS John Kerry dalam sebuah pernyataannya.
"Kami tetap teguh berkomitmen untuk sekutu dan mitra kami, dan berharap untuk melihat masa depan yang lebih kolaboratif dan kurang konfrontatif di Pasifik."
AS-Jepang terikat kerja sama pertahanan yang mewajibkan Washington campur tangan membela sekutunya ini jika ada serangan terhadap wilayah administratifnya. Amerika Serikat memiliki jumlah personel militer besar dan kuat di Jepang, termasuk di pulau selatan Okinawa, yang dekat dengan pulau-pulau yang disengketakan tersebut.
Tokyo melayangkan protes keras melalui Kedutaan Besar Cina dan menyebut tindakan itu "benar-benar tidak dapat diterima" dan memperingatkan bahwa tumpang tindih zona identifikasi pertahanan udara bisa menyebabkan "terjadinya insiden tak terduga di udara".
Diplomat senior di Kedutaan Cina di Tokyo, Han Zhiqiang, menolak protes di Tokyo. Ia menyatakan dalam sebuah pernyataan, "Jepang tidak memiliki hak untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab."
Han mengatakan, tujuan pemerintah Cina dengan kebijakan baru ini adalah untuk mempertahankan kedaulatan nasional dan teritori udaranya, tidak ditujukan pada negara atau target tertentu. Dia menambahkan, aturan itu tidak mempengaruhi kebebasan pesawat untuk melewati wilayah udara tersebut.
Xinhua mengatakan bahwa aturan terbaru itu mulai berlaku Sabtu, 23 November 2013.
Reuters | Abdul Manan
Terpopuler
SBY Pernah Diperingatkan Waspadai Yusril
Ini Tingkah Jokowi Diteriakin, 'Nyapres Pak!'
Farhat: Menabrak, Dosa AQJ Tak Akan Habis
Survei: Tokoh Islam Tak Mampu Saingi Jokowi
