TEMPO.CO, Jakarta - Surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott telah disampaikan pagi ini. Surat resmi tersebut telah disampaikan melalui kuasa usaha Indonesia di Australia, Kusuma Habir.

“Surat Bapak Presiden sudah disampaikan pagi tadi oleh kuasa usaha kita, Ibu Kusuma Habir,” kata Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema, kepada Tempo, Kamis pagi, 21 November 2013.

Surat tersebut antara lain berisi permintaan penjelasan atas penyadapan terhadap para pejabat tinggi Indonesia. Penjelasan tersebut harus ditujukan kepada bangsa Indonesia, bukan kepada komunitas di Australia.

“Ini masalah serius, bukan hanya dilihat dari aspek hukum, ini juga menabrak hak asasi manusia. Tetapi yang lebih penting ini tentu berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, tetangga, dan partner yang menjalin hubungan baik di antara kedua bangsa,” kata SBY setelah menerima Dubes Nadjib di Istana Negara kemarin.

SBY mempertanyakan, pada masa bukan Perang Dunia dan tidak bermusuhan, mengapa praktek penyadapan harus dilakukan.

“Kalau ada yang bilang intelijen bisa melakukan apa saja, saya mempertanyakan mengapa harus menyadap kawan,” kata SBY. Pernyataan Presiden tampak menanggapi pidato Abbott di depan Parlemen Australia hari Selasa, yang menyatakan pemerintah tidak dapat meminta maaf atas tindakan intelijen yang bertujuan melindungi warganya.

Hari Rabu, di hadapan Parlemen dan didukung oleh oposisi Australia, Abbott menyatakan penyesalan dan bertekad untuk membalas surat SBY dengan “cepat, lengkap, dan sopan.”

NATALIA SANTI

Topik Terhangat
Penyadapan Australia | Gunung Meletus | Topan Haiyan | SBY Vs Jokowi | Dinasti Atut

Berita Terkait
Vonis Ringan Angie, KPK Didorong Ajukan Banding
Vonis Enteng Angie
Angelina Sondakh Menunggu Vonis