TEMPO.CO, Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama menyatakan tidak akan membiarkan Partai Republik melemahkan undang-undang tentang jaminan kesehatan --atau lebih dikenal sebagai Obamacare-- sebagai syarat untuk membuka kembali layanan pemerintah AS pascaputusan shutdown alias 'tutup'. Ia menyatakan, mereka menggunakan undang-undang itu sebagai alat untuk menekannya. "Mereka meminta tebusan," kata Obama mengibaratkan, Selasa, 1 Oktober 2013.
Akibat gagalnya pengesahan anggaran, pemerintah telah menutup sebagian kantornya. Senat dan Kongres gagal menyetujui anggaran baru karena kubu Republik bersikeras mencabut atau menunda Obamacare.
Lebih dari 700 ribu pegawai federal menghadapi cuti tak dibayar pascaputusan shutdown pemerintah itu. Selain itu, taman nasional, museum dan banyak bangunan juga ditutup, tidak beroperasi.
Pada Selasa, 1 Oktober 2013, Obama menyalahkan Partai Republik di Kongres atas penutupan ini itu. Ia mengatakan, "Satu faksi dari satu partai bertanggung jawab karena mereka tidak suka satu aturan."
"Mereka menutup pemerintahan atas nama perang suci ideologis untuk menolak asuransi kesehatan yang terjangkau bagi jutaan rakyat Amerika," kata Obama di Gedung Putih. Ia meminta Kongres untuk 'meloloskan anggaran, mengakhiri shutdown pemerintah, membayar tagihan Anda, dan mencegah shutdown ekonomi yang lebih luas'.
Sementara itu, kubu Republik membujuk kubu Demokrat untuk berembuk. "Mungkin jika Presiden Obama menghabiskan sedikit waktu untuk pencitraan dan lebih banyak waktu bekerja dengan Kongres memecahkan masalah ini, kita tidak akan menemukan diri kita dalam situasi seperti sekarang ini," kata Rory Cooper, juru bicara Partai Republik Kongres.
Gedung Putih telah menolak rencana Partai Republik untuk mendanai hanya beberapa bagian dari pemerintah --taman nasional, program veteran, dan anggaran District of Columbia.
Pemerintahan Obama mengatakan akan memveto setiap rancangan undang-undang untuk mendanai pemerintah bila hanya sepotong-sepotong. "Ini upaya tidak serius, dan mereka tidak ada cara untuk menjalankan pemerintahan ," kata Juru Bicara Amy Brundage dalam sebuah pernyataan.
BBC | TRIP B
Topik Terhangat
Edsus Lekra | Senjata Penembak Polisi | Mobil Murah | Info Haji | Kontroversi Ruhut Sitompul
Berita Terpopuler
Ahok: Jangan Coba Ubah Pancasila
Holly Angela Ditemukan dengan Tangan Terikat
Benget, Pembunuh Sadis Istrinya Sendiri, Tewas?
Ada Kesengajaan Insiden Lion Air di Manado?
TNI Tertarik Kecanggihan Kapal Selam Rusia
Berita terkait
Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia
7 Februari 2021
Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.
Baca SelengkapnyaOrient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua
6 Februari 2021
Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020
Baca SelengkapnyaTidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat
4 Februari 2021
Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.
Baca SelengkapnyaKeluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge
3 Februari 2021
Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.
Baca SelengkapnyaKrisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan
3 Februari 2021
Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah
30 Januari 2021
Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.
Baca SelengkapnyaTutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol
30 Januari 2021
Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19
Baca SelengkapnyaJenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran
27 Januari 2021
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran
Baca Selengkapnya