TEMPO.CO, Jakarta - Situasi di Mesir masih pada taraf siaga tiga dan belum memerlukan evakuasi warga negara Indonesia yang tinggal di sana. Situasi seperti ini berbeda ketika tergulingnya Presiden Husni Mubarak pada 2011, di mana saat itu Kedutaan Besar RI di Kairo mengevakuasi beberapa warga negara Indonesia dari wilayah yang dianggap tidak aman ke tempat yang lebih aman.
"Sekarang masih pada kategori siaga tiga dalam arti masih bisa terkelola, hanya perlu memindahkan beberapa WNI yang betul-betul dalam keadaan tidak aman ke tempat aman. Itu juga jumlahnya tidak begitu banyak. Karena sebagian besar WNI berada di tempat yang aman," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Inonedia Kementerian Luar Negeri, Tatang Budhie Razak, di Jakarta Convention Center, Minggu, 18 Agustus 2013.
Keamanan di Mesir, menurut Tatang, masih terkendali baik menyangkut logistik maupun komunikasi. Indonesia tidak perlu menarik Duta Besar dari Kairo. Keberadaan Duta Besar masih diperlukan untuk memastikan perlindungan WNI di sana. "Belum ada keperluan untuk mengubah status atau menarik duta besar kita. Bahkan kita mengkonsentrasikan, memastikan dari detik ke detik perkembangan. Sejauh ini dari laporan duta besar situasi masih terkendali," tambahnya.
Jumlah WNI yang dievakuasi dari wilayah yang tidak aman masih puluhan. Terutama di wilayah Alexandria, terdapat beberapa mahasiswi. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa skenario jika terjadi eskalasi perkembangan situasi dan politik di Mesir.
Skenario tersebut mulai dari bagaimana mengantisipasi, memindahkan WNI dari tempat tidak aman ke tempat yang lebih aman, sampai kemmungkinan harus mengevakuasi. Skenario tersebut tidak saja berlaku di Mesir, tetapi daerah-daerah dan negara-negara rawan konflik lainnya.
"Perlu dicatat, situasi sekarang berbeda dengan tahun 2011. Waktu itu terjadi revolusi, dan tidak ada aparat keamanan di lapangan, logistik pun sulit. Kalau sekarang logistik masih terkendali, lalu kebetulan WNI berada di tempat-tempat yang aman sehingga hanya beberapa saja yang perlu di evakuasi dari satu tempat ke tempat lain," tambah Tatang.
KBRI tidak saja membuka posko dan komunikasi khusus dengan WNI, tapi juga hotline.
"Sejauh ini tidak ada WNI yang jadi korban konflik politik di Mesir. Ini juga karena kepatuhan dari WNI yang mayoritas mahasiswa. Sejak awal konflik kita mengimbau mereka untuk tidak ikut dalam kegiatan politik apapun tetapi juga mengimbau untuk menghindari konsentrasi massa," katanya.
Selain itu pemerintah RI juga memberikan peringatan kepada WNI yang akan ke Mesir. Karena situasinya yang tidak kondusif untuk menunda kunjungannya. Kondisi di Mesir memang sulit diprediksi. Gejolak politik masih muncul terus menerus. "Kami menghimbau dengan situasi seperti ini, sebaiknya ditunda kunjungan ke Mesir," katanya.
NATALIA SANTI
