TEMPO.CO, Kolombo — Kelompok garis keras Sri Lanka, Bodu Bala Sena, Senin, 18 Februari 2013 menggelar unjuk rasa di ibu kota Kolombo menuntut pencabutan label halal dari produk-produk makanan di negara tersebut. Ribuan orang pendukung kelompok sayap kanan Buddha tersebut mendesak agar pemerintah melarang sertifikasi halal dalam produk olahan makanan.
“Sekitar 90 persen populasi Sri Lanka adalah Buddha, Hindu, dan Kristen. Jadi, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memakan produk halal,” kata Kirama Wimala Jothi, biksu yang memimpin unjuk rasa. Ia juga mendesak agar seluruh produk olahan makanan halal harus dikeluarkan dari toko bangan pangan paling lambat April mendatang.
Sejumlah pemuda yang mengikuti unjuk rasa menggunakan kaos putih dengan tulisan HALAL dicoret. Mereka menegaskan praktek penyembelihan hewan secara Islam sangat kejam.
Selain masalah halal, massa juga meneriakkan protes anti-sektarian terhadap umat muslim dan Kristen. Sekretaris Jenderal Bodu Bala Sena, Venerable Galaboda Aththe Gnanasara, menyatakan umat Buddha Sri Lanka kini terancam oleh aksi ekstrimisme Islam dan Kristen. “Negara kami adalah Sinhala dan kami adalah polisinya. Ratusan biksu akan siap berjuang melawan mereka,” Vebnerable menegaskan.
Ketegangan sektarian terhadap kaum minoritas semakin meningkat di Sri Lanka beberapa pekan terakhir. Sejumlah masjid dan usaha milik umat Muslim dirusak. Perlakuan serupa juga terjadi pada gereja yang dirusak massa di sejumlah wilayah.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung setelah tiga pekan lalu Presiden Mahinda Rajapakse mendesak para pemimpin spiritual Buddha agar tidak menebar kebencian terhadap kaum minoritas yang dapat memancing kekerasan terhadap umat muslim dan umat minoritas lain.
Aksi ini memancing kemarahan umat muslim Sri Lanka yang berjumlah 20 persen dari total 20 juta rakyat. “Ketegangan sektarian antara Sinhala dan muslim siap meledak kapan saja,” ujar Mujeebur Rahuman, politikus partai oposisi, Nasional Bersatu.
