TEMPO.CO, Kairo - Hakim di Mesir menyerukan pemogokan nasional sebagai protes terhadap keputusan Presiden Mohammed Mursi yang memberikan dirinya kewenangan baru yang lebih luas. Dalam putusan itu, ia menyatakan tak ada lembaga mana pun yang berhak membatalkan putusan presiden.
Setelah pertemuan darurat, serikat hakim mendesak Mursi untuk menarik kembali keputusannya. Mereka melihat hal itu sebagai bentuk "serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya" di pengadilan.
Mursi mengatakan, keputusan itu diambil karena ia ingin melindungi revolusi.
Ikhwanul Muslimin--gerakan Islam yang mendukung Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) yang dipimpin Mursi--telah menyerukan demonstrasi di seluruh Mesir pada Minggu, menurut kantor berita Mena. Pengumuman itu terjadi beberapa jam setelah massa pro-Mursi berdemonstrasi untuk mengganggu pertemuan para hakim. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa.
Politikus oposisi Mohamed ElBaradei mengatakan tidak akan ada dialog dengan Mursi jika keputusan itu berlaku. Berbicara kepada wartawan, ia mengatakan, ia sedang menunggu reaksi masyarakat internasional atas putusan itu.
Keputusan hari Kamis memicu demonstrasi dan serangan terhadap kantor-kantor partai FJP.
Kelompok Hakim--serikat yang mewakili hakim di seluruh negeri--menyerukan "penghentian kerja di semua pengadilan dan administrasi penuntutan" setelah pembicaraan darurat. Mereka menuntut Abdel Maguid Mahmoud, penuntut umum sejak era Mubarak yang dipecat sebagai bagian dari keputusan tersebut, harus dipulihkan.
Para hakim dan jaksa di Kota Alexandria, kota terbesar kedua di Mesir setelah Kairo, sudah mulai mogok bekerja. Mereka mengatakan tidak akan kembali bekerja sampai keputusan Presiden Mesir kelima tersebut dicabut.
Namun suara hakim tampaknya tak bulat. Menurut TV negara, kelompok lain yang dikenal sebagai Judges for the Sake of Egypt menyatakan mendukung keputusan tersebut.
