TEMPO.CO , Kairo -Human Rights Watch menyebutkan manuver-manuver terbaru oleh para jendral yang berkuasa. Diantaranya dinilai tidak sepenuh hati menyerahkan ke pemerintahan sipil sebelum 1 Juli seperti yang dijanjikan.

Para jendral di dalam Dewan Tertinggi Mesir (SCAF) yang menggantikan Husni Mubarak16 bulan lampau masih ikut campur peran dalam legislatif. Mereka masih berhak menangkap orang, mengontrol atas draf konstitusi baru dan menghapus banyak kekuasaan signifikan presiden terpilih nanti. Mereka juga telah menganmbil langkah untuk melindungi militer dari sorotan publik.

Dalam pernyataan yang dilansir Kamis, 21 Juni 2012, HRW menyatakan para jendral telah menciptakan kondisi-kondisi yang "mendorong pelanggaran HAM lebih jauh.

Beberapa jam sebelumnya, tuduhan-tuduhan soal kecurangan pemilihan presiden telah menunda pengumuman hasil pilpres. Hal itu memicu kecemasan seiring kandidat Ikhwanul Muslimin, yang mengklaim menang, mengancam turun ke jalanan sebagai protes akibat manuver para jendral untuk mengakhiri kekuasaan mereka.

Hingga hari kedua, ribuan pemrotes kembali berkumpul di Tahrir Square, yang kerap digunakan, kawah revolusi yang telah mendongkel presiden Husni Mubarak. Mereka tegas mendesak para pejabat yang menyingkirkannya agar tetap memegang perkataan mereka menyerahkan ke sipil pada 1 Juli nanti.

Komite Pemilihan Umum negara telah menghabiskan empat hari untuk bekeraj keras menghitung kotak suara tetapi itu bakal memelestkan target pada Kamis 21 Juni 2012. Pasalnya terdapat banjir komplain oleh para pendukungnya. Karena libur akhir pekan mulai Jum'at, maka mungkin artinya menunggu hingga Ahad nanti.

"Kami bertemu membahas ajakan untuk menginvestigasi mereka dengan baik, tetapi Puji Tuhan, hasil pemilu akan diumumkan pada Ahad juga, atau malah sebelum itu," demikian Hakim Maher el-Beheiry.

Fox News | Reuters | Dwi a