TEMPO.CO, Washington - Pemimpin News Corp, Rupert Murdoch, akhir pekan lalu mengkritik Presiden Amerika Serikat Barack Obama melalui akun jejaring sosial Twitter. Kemarahan Murdoch dipicu penolakan pemerintahan Obama mendukung dua rancangan Undang-Undang Antipembajakan.
“Obama memilih mendukung tuan-tuan Silicon Valley yang mendukung pembajakan dan pencurian,” demikian Murdoch bercuit. Dalam akunnya, Murdoch juga menuding Google sebagai pembajak utama, membayar jutaan dolar Amerika untuk lobi.
Sebelumnya, pihak Gedung Putih menegaskan tidak mendukung beleid Stop Pembajakan Online (SOPA) dan Perlindungan Properti Intelektual (PIPA). Sebab, banyak pihak menilai aturan ini justru menghalangi kebebasan berekspresi di Internet dan hanya menguntungkan perusahaan Amerika.
“Kami sangat menyadari peningkatan pembajakan via online oleh pengguna dari luar negeri. Tapi kami tidak bisa mendukung upaya legislasi yang akan menghalangi kebebasan berekspresi, menyebabkan risiko kejahatan dunia maya meningkat dan menekan dinamika Internet global,” kata tim hak cipta dan pakar dunia maya pemerintah, Victoria Espinel, Aneesh Chopra, serta Howard Schmidt, dalam pernyataan bersama di blog Gedung Putih.
Pernyataan ini dinilai merugikan perusahaan-perusahaan perfilman yang berbasis di Hollywood, seperti Time Warner Inc. “Pembuatan film sangat berisiko. Jika beleid ini diberlakukan, sangat menguntungkan bagi para aktor, penulis skenario, dan pekerja film lain,” Murdoch menambahkan.
Rancangan aturan yang sedang dibahas oleh parlemen Amerika Serikat itu didukung oleh Asosiasi Film Amerika dan serikat pekerja film. Namun aturan tersebut ditentang keras oleh perusahaan berbasis teknologi macam Google dan Facebook.
LOS ANGELES TIMES | NEW YORK TIMES | WASHINGTON POST | SITA PLANASARI A
Berita terkait
Indonesia Sumbang 1,09 Persen Kasus Covid-19 Dunia
7 Februari 2021
Indonesia saat ini menempati urutan ke-19 kasus sebaran Covid-19 dari 192 negara.
Baca SelengkapnyaOrient Riwu Kore Mengaku Ikut Pilkada Sabu Raijua karena Amanat Orang Tua
6 Februari 2021
Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore, mengungkapkan alasannya mengikuti pemilihan kepala daerah 2020
Baca SelengkapnyaTidak Lagi Jadi Presiden, Pemakzulan Donald Trump Tak Cukup Kuat
4 Februari 2021
Tim pengacara Donald Trump berkeras Senat tak cukup kuat punya otoritas untuk memakzulkan Trump karena dia sudah meninggalkan jabatan itu.
Baca SelengkapnyaKeluarga Korban Sriwijaya Air SJ 182 Diminta Tak Teken Release And Discharge
3 Februari 2021
Pengacara keluarga korban Lion Air JT 610 meminta ahli waris korban Sriwijaya Air SJ 182 tidak meneken dokumen release and discharge atau R&D.
Baca SelengkapnyaKrisis Semikonduktor, Senator Amerika Desak Gedung Putih Turun Tangan
3 Februari 2021
Pada 2019 grup otomotif menyumbang sekitar sepersepuluh dari pasar semikonduktor senilai 429 miliar dolar Amerika Serikat.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Longgarkan Aturan soal Imigran Suriah
30 Januari 2021
Imigran dari Suriah mendapat kelonggaran aturan sehingga mereka bisa tinggal di Amerika Serikat dengan aman sampai September 2022.
Baca SelengkapnyaTutorial Membuat Bom Ditemukan di Rumah Pelaku Kerusuhan US Capitol
30 Januari 2021
Tutorial pembuatan bom ditemukan di rumah anggota kelompok ekstremis Proud Boys, Dominic Pezzola, yang didakwa terlibat dalam kerusuhan US Capitol
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Kecam Pembebasan Pembunuh Jurnalis Oleh Pakistan
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat mengecam pembebasan pembunuh jurnalis Wall Street, Journal Daniel Pearl, oleh Mahkamah Agung Pakistan.
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Izinkan Pensiunan Dokter Lakukan Vaksinasi Covid-19
29 Januari 2021
Pemerintah Amerika Serikat kini mengizinkan dokter dan perawat yang sudah pensiun untuk memberikan suntikan vaksin Covid-19
Baca SelengkapnyaJenderal Israel Minta Joe Biden Tidak Bawa AS Kembali Ke Perjanjian Nuklir Iran
27 Januari 2021
Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Letnan Jenderal Aviv Kochavi mengatakan hal yang salah jika AS kembali ke perjanjian nuklir Iran
Baca Selengkapnya