TEMPO.CO, Port Moresby - Parlemen Papua Nugini menyetujui keputusan Perdana Menteri Peter O'Neill yang memanggil duta besar mereka untuk Indonesia. O'Neill memanggil duta besarnya untuk berkonsultasi tentang masalah sengketa udara dengan Indonesia.
Menurut O'Neill, keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah guna menyelesaikan insiden pencegatan pesawat jet Dassault Falcon 900 EX beberapa waktu lalu. "Ada kemungkinan Duta Besar Petrus Ilau akan berkonsultasi dengan pihak berwenang di Indonesia," kata dia Rabu, 12 Januari 2012.
Perseteruan diplomatik antarkedua negara dimulai ketika dua pesawat militer Indonesia melacak pesawat jet Falcon sewaan di wilayah udara Makassar pada November tahun lalu. Saat itu pesawat tengah mengangkut Wakil Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah dan sejumlah pejabat senior pemerintah.
Menurut Kapten Christopher Smith, pilot jet Falcon, dua hari sebelum melintasi wilayah udara Makassar mereka telah mendapat izin dari Universal Weather. Namun saat mengontak menara Makassar untuk meminta panduan kecepatan, tiba-tiba dua pesawat tempur mendekat.
"Menara kontrol Makassar meminta kejelasan mengenai izin terbang dan mereka menghubungi Universal Weather," kata Smith.
Pekan lalu Namah mengancam akan mengusir Duta Besar Indonesia untuk PNG. Sedangkan Perdana Menteri setuju mempertahankan hubungan diplomatik dengan Indonesia.
"Pemerintah ingin masalah ini cepat selesai," ujar O'Neill.
ABC | THE NATIONAL PNG | CORNILA DESYANA
Berita terkait
Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia
5 September 2023
Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaRefleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara
28 Desember 2022
Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.
Baca SelengkapnyaBNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara
5 Agustus 2022
Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan
12 September 2021
Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).
Baca SelengkapnyaBPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini
9 Juni 2021
BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar
Baca SelengkapnyaPetani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis
6 Mei 2021
Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.
Baca SelengkapnyaCegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara
21 April 2020
Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan
11 Maret 2020
Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaRI - Malaysia Bakal Tandatangani MoU Dua Titik Perbatasan
16 November 2019
Direktur Topografi TNI AD Brigjen Asep Edi Rosidin mengatakan, persoalan perbatasan negara harus cepat diselesaikan.
Baca SelengkapnyaPilar Inggris - Belanda akan Dihancurkan di Pulau Sebatik
16 November 2019
Pilar yang dibangun Inggris dan Belanda sebagai tanda perbatasan kekuasaan wilayah jajahan.
Baca Selengkapnya