TEMPO.CO, Jakarta - Biro Investigasi Amerika Serikat (FBI) membersihkan nama calon Presiden Amerika dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, dari dugaan pembocoran informasi rahasia pemerintah. Direktur FBI James Comey, lewat surat yang ditujukan kepada parlemen Amerika, menyebut tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan Clinton saat menjabat Menteri Luar Negeri.
Hal itu disimpulkan seusai sejumlah pemeriksaan oleh FBI atas perintah Departemen Hukum, 30 Oktober 2016. FBI diminta menyelidiki setidaknya 650 ribu surat elektronik (e-mail) yang diduga berisi pesan rahasia Clinton saat duduk di kementerian. “Selama penyelidikan, kami meninjau ulang semua komunikasi yang datang atau keluar dari Hillary semasa dia menjabat menteri,” ujar Comey dalam suratnya, seperti dikutip dari Reuters, 7 November 2016.
Baca: Yayasan Clinton Akhirnya Akui Terima Rp 13,1 M dari Qatar
Comey pun mengapresiasi jajarannya yang bisa bekerja di waktu yang sudah sempit menjelang pemungutan suara pemilu Presiden Amerika pada 8 November 2016. "Saya berterima kasih pada para profesional di FBI karena bisa menuntaskan pekerjaan yang sangat rumit ini dalam waktu singkat," ujarnya.
Perwakilan tim komunikasi Hillary Clinton, Jennifer Palmieri, pun mengapresiasi kerja cepat FBI. "Kami senang masalah ini diselesaikan."
Dilansir dari BBC, dari 2009 hingga 2013, Hillary diketahui tak memiliki e-mail resmi pemerintah. Dia diduga menggunakan e-mail pribadi untuk mengirimkan informasi kenegaraan. Hal itu sempat dinilai melanggar Undang-Undang Pencatatan Federal, yang mewajibkan sejumlah e-mail pejabat negara disimpan.
Baca: Assange: 4 Negara Ini Mendanai Hillary Clinton dan ISIS
Dugaan yang mengarah pada Hillary itu sempat dimanfaatkan rivalnya dalam pemilu, Donald Trump, untuk menekan. Dalam suatu kesempatan, Trump menyebut tindakan Hillary ceroboh dan bisa saja mengancam keamanan Amerika. “Dia akan menjadi presiden yang payah, saudara-saudara," ujar Trump saat berkampanye di Negara Bagian Carolina Utara.
Trump pun mengkritik FBI yang tidak merekomendasikan hukuman pidana pada Clinton. Dia beropini bahwa sistem hukum di Amerika telah disabotase.
REUTERS | BBC | YOHANES PASKALIS
Baca Pula
Dugaan Pelecehan Presiden, Pro-Jokowi Laporkan Ahmad Dhani
Kenapa Netizen Sebut Anak Ahmad Dhani Pantas Jadi Negarawan?
![Logo TikTok terlihat di smartphone di depan logo ByteDance yang ditampilkan dalam ilustrasi yang diambil pada 27 November 2019. [REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo]](https://statik.tempo.co/data/2020/08/03/id_956975/956975_720.jpg)
