AS Desak Hukum Pasukan Perdamaian PBB yang Lecehkan Anak

TEMPO.CO, New York- Amerika Serikat mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengeluarkan resolusi untuk kasus kejahatan pelecehan seksual  terhadap anak-anak yang dilakukan oleh Pasukan penjaga perdamaian PBB.

Laporan tentang kasus pelecehan seksual dibahas dalam rapat Dewan Keamanan PBB pada Kamis, 11 Maret 2016.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Samantha Power marah besar menerima laporan kasus pelecehan seksual oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Ia menyerukan Dewan Keamanan PBB bersikap atas kasus ini. Ia meminta dukungan suara agar resolusi dikeluarkan.

Baca: Ini 8 Jenis Sanksi Terberat PBB untuk Korea Utara

"Penting untuk mengakhiri kejahatan seks, terutama terhadap anak-anak," kata  Samantha Power di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB, Kamis, 10 Maret 2016 seperti dikutip dari Belfast Telegraph.

Samantha mendesak PBB untuk memberikan informasi tentang sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang belum diselidiki. Dia juga mengkritik  penjaga perdamaian PBB atas keterlambatan memulangkan kontingen Kongo yang dituduh melakukan tujuh kejahatan seks pada 2015.

"Bagaimana kita bisa membiarkan ini terjadi? Kita semua?" kata Samantha penuh kemarahan. "Pengalaman memaksa kita bertanya, bagaimana jika para tentara lebih cepat dikirim pulang? Berapa banyak anak-anak bisa terhindar dari pelecehan? dan kini bahwa anak-anak harus memikul beban di sisa hidup mereka?"

Baca juga: Uni Eropa dan AS Hapus Beberapa Sanksi untuk Iran 

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Petr Iliichev menegaskan negara-negara yang menyumbangkan pasukan perdamaian memainkan peranan kunci untuk mengurangi dan memberangus statistik memalukan ini.

Illiichev mengatakan upaya mendisplinkan pasukan penjaga perdamaian tidak menjadi mandat Dewan Keamanan PBB. Ia tidak secara tegas menolak usulan resolusi dikeluarkan.

Duta besar Mesir untuk PBB Amr Abdellatif Aboulatta menjelaskan, semestinya kasus ini disampaikan oleh Majelis Umum PBB sebagai lembaga yang mewakili semua negara anggota PBB. Sayangnya, resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum. Berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB.

Aboulatta pun berharap agar kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang dilakukan Pasukan Perdamaian PBB tidak digunakan sebagai alat untuk menyerang negara-negara yang menyumbangkan pasukannya atau meremehkan reputasi negara itu.

Di hadapan 15 anggota Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyampaikan laporan terbaru yang memuat 69 dugaan kasus pada tahun 2015. Ini pertama kalinya Ban menyebut nama-nama negara diduga sebagai pelaku pelecehan seksual.  Sejak awal tahun ini saja, departemen Penjaga Perdamaian PBB menerima ada tambahan 25 kasus serupa.

BELFAST TELEGRAPH | MECHOS DE LAROCHA