Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Agenda Lawatan Presiden Jokowi ke Filipina

Editor

Natalia Santi

image-gnews
Presiden Jokowi (kanan) berbincang dnegan Presiden Republik Filipina, Rodrigo Roa Duterte, di Istana Merdeka, Jakarta, 9 September 2016. Nama Duterte menjadi kontroversial akibat kebijakan tembak mati pengedar narkoba tanpa proses pengadilan.  TEMPO/Subekti.
Presiden Jokowi (kanan) berbincang dnegan Presiden Republik Filipina, Rodrigo Roa Duterte, di Istana Merdeka, Jakarta, 9 September 2016. Nama Duterte menjadi kontroversial akibat kebijakan tembak mati pengedar narkoba tanpa proses pengadilan. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo  atau Jokowi akan bertolak  ke Filipina pada 28-30 April mendatang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-30. Selain itu, Presiden yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Jokowi juga akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Kunjungan kenegaraan Jokowi akan difokuskan pada penguatan kerja sama di sejumlah bidang, seperti ekonomi dan keamanan maritim.

"Beberapa isu yang menjadi perhatian, khususnya di bidang pertanian. Indonesia juga akan memberikan dukungan penuh pada Filipina untuk jadi ketua ASEAN, pas sekali bertepatan dengan ulang tahun ASEAN ke-50," ujar Arrmanatha Christiawan Nasir, juru bicara Kementerian Luar Negeri dalam  jumpa pers di Ruang Palapa,  Jakarta, Selasa, 25 April 2017.

Salah satu isu keamanan maritim yang akan dibahas kedua kepala negara  antara lain soal jalur strategis Davao, Filipina Selatan. Selama ini sudah ada sejumlah kerja sama maritim yang digalang, baik di tingkat bilateral, trilateral antara Indonesia, Filipina dan Malaysia juga multilateral dalam ASEAN.  Ketiga bentuk kerja sama itu akan ditingkatkan dalam lawatan Presiden kali ini," kata dia.

Presiden Jokowi juga akan meresmikan sistem pelayaran Roll On Roll Off (Roro) jalur pelayaran Davao-Bitung (Sulawesi). Kerja sama bertajuk 'Joint Declaration on Establishment of Sea Connectivity' itu mengurangi waktu tempuh kapal dagang antara Indonesia-Filipina.

Sebelumnya, produk ekspor impor kedua negara harus melintasi sejumlah titik seperti Manila, Makasar, dan Surabaya. Jalur itu ditempuh dalam waktu lima hari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dengan ini bisa dipersingkat dari lima hari ke dua setengah hari, dari Bitung ke Davao," tuturnya.

Jalur itu pun sudah diperhitungkan tingkat keamanannya. Hal itu diperlukan mengingat kasus perompakan kapal kerap terjadi di perairan Filipina Selatan. "Soal Roro, jalurnya tak akan mengambil jalur Timur ke Kalimantan seperti Sulu dan Tawi tawi. Lagipula akan ada pengawalan di Filipina dan di perairan kita juga."

Kapal yang melintas pun cukup besar dan mampu mengangkut hingga 500 kontainer berukuran 20 kaki. "Selama ini kan yang dikhawatirkan (mengalami perompakan) adalah kapal-kapal kecil."

Jokowi akan meresmikan jalur tersebut pada 30 April 2017. Saat tiba di Manila pada 28 April, Jokowi dijadwalkan bertemu Duterte lalu,  menghadiri KTT ASEAN selama seharian penuh pada 29 April 2017.

YOHANES PASKALIS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

33 menit lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia


Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

36 menit lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Jokowi Berlakukan Kelas Standar BPJS Kesehatan, Muhammadiyah Tanggapi Bagi-bagi Izin Tambang Ala Bahlil

Terpopuler: Jokowi memberlakukan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan, Muhammadiyah tanggapi bagi-bagi izin tambang untuk Orman.


Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

9 jam lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti memberikan pemaparan saat mengunjungi kantor TEMPO di Palmerah, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan, Rumah Sakit Diklaim Sudah Siap

Presiden Jokowi menerapkan kelas standar untuk rawat inap pasien BPJS Kesehatan. Dirut BPJS Kesehatan klaim pihak rumah sakit sudah siap.


Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

10 jam lalu

Peletakan batu pertama pembangunan kompleks Nahdlatul Wathan di Buluminung, Penajam, Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Minggu, 5 Mei 2024, oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) TGKH Lalu Gede Zainuddin Atsani. Foto: Nahdlatul Wathan
Profil Nahdlatul Wathan, Organisasi Massa Islam Pertama Bangun Ekosistem di IKN

Nahdlatul Wathan (NW) menjadi organisasi massa Islam pertama yang membangun ekosistem di Ibu Kota Nusantara (IKN). Begini profilnya?


Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Beri Sinyal Bansos Beras Dilanjutkan sampai Desember 2024

Dalam Pilpres 2024, pemberian bansos beras oleh Jokowi dikritik lawan politik hingga kelompok sipil sebagai upaya cawe-cawe.


Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

13 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi bersalaman dengan Ketua KPK terpilih periode 2019-2023 Firli Bahuri usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. Pimpinan KPK terpilih yang dilantik adalah Komjen Pol Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. TEMPO/Subekti.
Pansel KPK Jadi Ujian Terakhir Presiden Jokowi, Memperbaiki atau Merusak?

Sejumlah pihak menyatakan pembentukan Pansel KPK menjadi ujian terakhir bagi pemerintahan Presiden Jokowi. Pemberantasan korupsi semakin suram?


Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Jadi Presiden Kedua setelah Gus Dur Sambangi Kabupaten Muna

Keterangan tertulis Sekretariat Presiden menyebut Jokowi disambut lautan masyarakat saat meninjau Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna.


Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

16 jam lalu

BPJS Kesehatan menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Berikut daftar rumah sakit di Jakarta Selatan yang menerima BPJS Kesehatan. Foto: Canva
Jokowi Resmi Hapus Sistem Kelas BPJS Kesehatan, Ini Penggantinya

Jokowi resmi menghapus sistem kelas melalui Perpres Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan.


Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

16 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.


Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

16 jam lalu

Faizal Assegaf, Kritikus Politik/Koordinator SPOT, saat ditemui usai diskusi publik Spektrum Oposisi Terpimpin (SPOT) pada Senin, 4 Maret 2024 di Gedung MPP ICMI, Jakarta Selatan. TEMPO/Adinda Jasmine
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Program Terdekat Minta Penegak Hukum Adili Jokowi

Partai Negoro yang didirikan Faizal Assegaf dan kawan-kawan diluncurkan kemarin. Program jangka pendek mereka minta penegak hukum adili Jokowi.