TEMPO.CO, Jakarta - Taipei Economic and Trade Office (TETO) menyoroti langkah Cina yang menggelar latihan militer Joint Sword 2024-B di sekitar Taiwan pada 14 Oktober 2024 dengan menyebut tindakan Cina itu melawan tatanan internasional berbasis aturan sekaligus merusak perdamaian dan stabilitas kawasan.
Dalam rilis resmi TETO, Taiwan mengecam keras tindakan Cina dan menyerukan kepada Indonesia dan komunitas internasional untuk mendesak Cina segera menghentikan provokasi militer yang menurut mereka tidak rasional itu. Taiwan meminta agar negara-negara di kawasan mendesak Beijing menghentikan semua tindakan yang merusak perdamaian dan stabilitas selat Taiwan serta membahayakan keamanan wilayah laut dan udara di wilayah tersebut.
"Taiwan menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia untuk dapat melihat ekspansi dari sifat otoriter Cina dan pada saat yang kritis ini mengambil tindakan praktis untuk mendukung Taiwan yang demokratis," kata John Chen, Representative, Taipei Economic and Trade Office (TETO), dalam keterangannya, Selasa, 22 Oktober 2024.
Chen mengatakan Taiwan mengecam keras Cina karena mengabaikan niat baik Presiden Lai Ching-te terhadap Cina yang disampaikan dalam pidato Hari Nasional Double Tenth dan dengan sengaja melancarkan latihan militer yang ditargetkan terhadap Taiwan empat hari setelah pidato itu disampaikan. Tindakan Cina itu diduga untuk mengintimidasi masyarakat Taiwan dengan latihan militer, mengancam demokrasi Taiwan, dan secara sepihak merusak status quo selat Taiwan serta perdamaian dan stabilitas kawasan.
"Presiden Lai dengan jelas menegaskan kembali menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan adalah tujuan dan tanggung jawab bersama dari kedua belah pihak di selat Taiwan dan juga merupakan kepentingan semua pihak di kawasan," tuturnya.
Lebih lanjut, Chen menegaskan Taiwan akan terus mempertahankan nilai demokrasi dan kebebasan, melindungi perdamaian, stabilitas kawasan, dan menunjukkan tekad Taiwan kepada dunia untuk menjaga demokrasi. Taiwan menyerukan kepada Cina untuk tidak memilih konflik.
Chen mengatakan Indonesia dan Taiwan merupakan negara yang menghormati demokrasi, hukum, kebebasan, dan HAM. Ada 400 ribu WNI tinggal, belajar, dan bekerja di Taiwan. Oleh sebab itu, sambung Chen, perdamaian dan stabilitas di selat Taiwan sangat penting bagi kepentingan ekonomi Indonesia dan negara-negara ASEAN, serta memberikan perlindungan kepada lebih dari satu juta orang di Taiwan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Chen menuturkan, Cina terus mengirimkan pesawat dan kapal setiap hari untuk mengganggu wilayah laut dan udara di sekitar Taiwan. Untuk itu dia meminta Indonesia menggunakan pengaruhnya sebagai negara pemimpin di ASEAN dan secara aktif mendesak Cina untuk menghentikan provokasi yang berpotensi meningkatkan ketegangan kawasan.
"Untuk mengekang ekspansi otoritarianisme Cina, kita perlu bersatu membela nilai-nilai kebebasan dan demokrasi, menjaga tatanan internasional yang berbasis aturan, serta menjaga kebebasan, keterbukaan dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik," ujarnya.
Pilihan editor: Menlu Sugiono Ungkap Pesan Prabowo soal Diplomasi Indonesia
Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini
