Agresi Israel di Lebanon menambah tegang hubungan
Hubungan menjadi tegang karena serangan Israel ke Gaza, yang menurut Lovatt dianggap oleh banyak pemerintah Eropa - termasuk yang masih mendukung Israel – sebagai "tidak proporsional dan bertentangan dengan hukum internasional."
Situasi semakin meningkat dengan invasi Israel di Lebanon selatan, yang menurut Lovatt kepada CNN mungkin telah "membuat banyak negara Eropa merasa tidak nyaman".
Tingkat ketidakpuasan Eropa mencapai puncaknya ketika serangan militer Israel mulai menargetkan pos-pos misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan. Misi UNIFIL, yang telah berlangsung sejak 1978, terdiri dari pasukan dari 50 negara yang berbeda, termasuk dari Spanyol, Irlandia, Italia, dan Prancis.
Maya Sion-Tzidkiyahu, direktur Program Hubungan Israel-Eropa di lembaga pemikir Mitvim di al-Quds yang diduduki, mengatakan kepada CNN bahwa "dalam hal membela tentara mereka sendiri, negara-negara Eropa cenderung mengekspresikan keprihatinan mereka dengan lebih tegas."
PBB telah melaporkan bahwa militer Israel telah menembaki pasukan penjaga perdamaiannya beberapa kali dalam beberapa minggu terakhir, yang mengakibatkan lebih dari selusin personel terluka. Selain itu, pasukan Israel secara paksa memasuki pangkalan PBB dan menghalangi operasi logistik penting, menurut PBB.
Perdana Menteri Israel Netanyahu telah memperingatkan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon berada dalam "bahaya" dan mendesak Sekretaris Jenderal PBB António Guterres untuk mengevakuasi mereka "segera."
Minggu ini, ketegangan diplomatik antara Israel dan beberapa pemimpin Eropa menjadi lebih jelas. Dalam komentar yang mengundang reaksi keras dari Israel, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan dalam sebuah rapat kabinet pada Selasa bahwa "Netanyahu tidak boleh lupa bahwa negaranya dibentuk oleh keputusan PBB," menurut Agence France-Presse (AFP) yang berbasis di Paris. Macron merujuk pada Resolusi PBB 181, yang dikenal sebagai Rencana Pemisahan, yang memfasilitasi pendirian "Israel" pada 1948.
"Oleh karena itu, ini bukan saatnya untuk mengabaikan keputusan PBB," kata Macron, seperti dilansir AFP. Presiden Prancis sebelumnya menyerukan penghentian penjualan senjata kepada "Israel" yang digunakan dalam perang di Gaza, dan menekankan bahwa Prancis tidak berpartisipasi dalam memasok senjata-senjata tersebut.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Netanyahu menegaskan bahwa "itu bukan keputusan PBB... tetapi kemenangan yang dicapai dalam Perang Kemerdekaan dengan darah para pejuang heroik kami".
Netanyahu lebih lanjut mengklaim bahwa PBB telah "dalam beberapa dekade terakhir ... menyetujui ratusan keputusan antisemit" yang bertujuan untuk menolak "hak Israel untuk hidup dan kemampuannya untuk mempertahankan diri."
Israel secara konsisten menuduh PBB dan Guterres sebagai anti-semitisme dan minggu ini menyatakan bahwa kepala PBB tersebut sebagai persona non grata, yang melarangnya untuk masuk ke Israel. Borrell dari Uni Eropa mengutuk tindakan ini, menyebut tuduhan terhadap Guterres sebagai fitnah.
