TEMPO.CO, Jakarta - Arab Saudi, Selasa, 25 Juni 2024, menyatakan kelanjutan operasi militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki mengancam keamanan regional dan perluasan konflik.
Wakil Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Waleed Bin Abdulkarim Al-Khuraiji, menyampaikan komentarnya dalam pertemuan ke-19 para menteri luar negeri di Forum Dialog Kerja Sama Asia (ACD), yang diselenggarakan oleh Iran.
Berbicara atas nama Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal Bin Farhan Bin Abdullah, ia menekankan "pentingnya menggandakan upaya bersama dan memperdalam koordinasi kerja sama untuk menghadapi berbagai tantangan, terutama meningkatnya konflik, dan meningkatnya tantangan ketahanan pangan dan ketahanan energi," demikian laporan Kantor Berita Saudi.
"Israel melanjutkan operasi militernya yang telah meningkat dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap warga sipil yang tak berdaya di Gaza, meninggalkan ribuan korban, termasuk anak-anak, wanita dan orang tua," kata Al-Khuraiji. Keamanan regional terancam dan perluasan konflik adalah sebuah kemungkinan, tambahnya, menunjukkan bahwa Kerajaan sebelumnya telah memperingatkan tentang hal ini karena "operasi militer yang sedang berlangsung dan perampasan hak-hak rakyat Palestina yang sah."
Pejabat Saudi tersebut menekankan perlunya operasi militer Israel segera dihentikan, dan perlunya melindungi warga sipil, mengamankan pengiriman bantuan kemanusiaan, dan mengintensifkan upaya untuk mencapai solusi yang adil dan langgeng untuk masalah Palestina.
"Kebutuhannya adalah untuk memastikan hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya," katanya.
Al-Khuraiji menegaskan kembali "penekanan Kerajaan Arab Saudi pada perlunya melanjutkan koordinasi antarnegara dan mengembangkan serta memperluas kerja sama di semua bidang." Ini termasuk pembangunan ekonomi, teknologi, perdagangan, investasi, keamanan regional, energi, budaya, dan bidang-bidang lainnya.
"Kerajaan percaya akan pentingnya memperkuat kerja sama di bidang-bidang dan tantangan yang muncul, termasuk krisis perubahan iklim, dan meningkatkan tingkat kerja sama di bidang tata kelola global kecerdasan buatan dan teknologi baru," kata Al-Khuraiji seraya mengindikasikan pentingnya dan efektivitas tindakan kolektif dalam kerangka kerja multilateral untuk meredam ketegangan serta mempromosikan dialog dan tindakan bersama.
MIDDLE EAST MONITOR
Pilihan Editor: 10 Negara dengan Angka Kelahiran Terendah di Dunia, Terancam Krisis Populasi
