Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Partai Benjamin Netanyahu Terancam Pecah Setelah Siswa Seminari Yahudi Harus Wajib Militer

image-gnews
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri rapat kabinet di Bible Lands Museum di Yerusalem pada 5 Juni 2024. REUTERS
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri rapat kabinet di Bible Lands Museum di Yerusalem pada 5 Juni 2024. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi partai pemerintah pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terancam bubar setelah Mahkamah Agung Israel menetapkan bahwa siswa seminari Yahudi ultra-ortodoks harus ikut wajib militer pada Selasa, 25 Juni 2024. Mahkamah menyatakan bahwa tidak ada undang-undang yang membedakan antara siswa seminari Yahudi dan peserta wajib militer lainnya sehingga sistem wajib militer Israel berlaku untuk mereka seperti warga negara lainnya.

Di Israel, penduduk berusia 18 hingga 40 tahun yang memenuhi syarat harus ikut wajib militer selama dua hingga dua setengah tahun. Namun, selama Perang Kemerdekaan tahun 1948, Perdana Menteri David Ben-Gurion membuat kesepakatan dengan para pemimpin Yahudi Haredi, komunitas Yahudi ultra-ortodoks, bahwa anggotanya yang bekerja penuh waktu mempelajari Taurat dikecualikan dari wajib militer. Mekanisme ini memungkinkan laki-laki Haredi untuk “menunda” wajib militer dengan belajar di seminari Yahudi. Pengaturan mengenai hal ini hanya ditetapkan dalam regulasi Kementerian Pertahanan, sedangkan Undang-Undang Dinas Militer tetap mewajibkan setiap penduduk untuk masuk wajib militer.

Protes sudah dilakukan berkali-kali sejak 2014, tapi pemerintah tetap bergeming. Keputusan Mahkamah Agung kali ini menjadi tonggak pertama yang mewajibkan pemerintah untuk menghapus pengecualian itu. Pengecualian itu menjadi masalah besar sekarang karena angkatan bersenjata Israel, yang sebagian besar terdiri dari remaja wajib militer dan warga sipil lanjut usia yang dimobilisasi sebagai tentara cadangan, kewalahan akibat perang Israel-Hamas di Gaza dan Libanon, yang telah menewaskan 600 tentara Israeli.

“Pada puncak perang yang sulit, beban ketidaksetaraan menjadi semakin akut,” demikian keputusan pengadilan yang diambil dengan suara bulat itu, seperti dikutip Al Arabiya.

Dua partai Yahudi ultra-ortodoks, Shas dan Yudaisme Torah Bersatu (UTJ), menganggap pengecualian wajib militer bagi siswa seminari Yahudi yang sudah berlangsung lama itu sebagai kunci untuk menjaga konstituen mereka tetap berada di seminari dan menjauh dari militer, yang mungkin akan mempengaruhi sikap konservatif mereka.

Masalahnya, Netanyahu menggantungkan kelangsungan hidup pemerintahannya pada dua partai itu. Saat ini, “kamp nasional”, koalisi partai yang dipimpin Netanyahu lewat Partai Likud, juga beranggotakan kedua partai tersebut. Koalisi ini sekarang menguasai parlemen dengan 64 dari 120 kursi. Shas memegang 11 kursi dan UTJ 7 kursi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bila Netanyahu menjalankan putusan Mahkamah Agung dengan menghapus pengecualian siswa seminari Yahudi dari wajib militer, dua partai tersebut sangat mungkin keluar dari koalisi. Bila ini terjadi, maka Netanyahu harus membubarkan pemerintahannya karena koalisinya tak lagi mendominasi parlemen dan segera menggelar pemilihan umum.

Yitzhak Goldknopf, pemimpin UTJ yang menjadi Menteri Perumahan dan Pembangunan, menyatakan bahwa putusan Mahkamah itu “disayangkan dan mengecewakan”. “Negara Israel didirikan untuk menjadi rumah bagi orang-orang Yahudi yang Tauratnya menjadi landasan keberadaannya. Taurat Suci akan menang,” tulisnya di X tanpa menyebut soal langkah partainya selanjutnya.

Bagaimana rakyat dan politikus Israel menentang kebijakan Netanyahu atas perang Gaza? Baca selengkapnya: Ancaman dari Dalam: Masa Depan Pemerintahan Netanyahu Setelah Invasi ke Gaza

Pilihan editor: Partai Kongres India: PM Narendra Modi Berlakukan Keadaan Darurat Diam-diam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jusuf Kalla Sebut Kesalahan Kader NU yang Bertemu Presiden Israel

18 menit lalu

Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla (kiri) bersama pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar, pada Jumat, 12 Juli 2024. (ANTARA/HO/rst)
Jusuf Kalla Sebut Kesalahan Kader NU yang Bertemu Presiden Israel

Jusuf Kalla menyinggung lima kader NU yang tersenyum saat bertemu dengan Presiden Israel. Senyum itu tergambar dari foto mereka di media sosial.


Kepala Staf Militer Israel Tuntut Netanyahu Minta Maaf

24 menit lalu

Kepala Staf Angkatan Darat Israel Herzi Halevi. Reuters
Kepala Staf Militer Israel Tuntut Netanyahu Minta Maaf

Sejak dimulainya perang di Gaza, perselisihan antara Netanyahu dan para pemimpin militer telah berulang kali muncul,


Potret Beirut, Kota Mahal di Arab yang Terancam Perang dengan Israel

2 jam lalu

Bangunan terlihat di Beirut, Lebanon 26 September 2018. (Reuters)
Potret Beirut, Kota Mahal di Arab yang Terancam Perang dengan Israel

Beirut berada di urutan ke-6 kota termahal di dunia Arab, hanya kalah dari Dubai, Abu Dhabi, Doha, Riyadh, dan Jeddah.


3 Sikap PBNU usai 5 Kadernya Bertemu Presiden Israel

3 jam lalu

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya (ketiga dari kiri) memberi keterangan pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
3 Sikap PBNU usai 5 Kadernya Bertemu Presiden Israel

Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyampaikan permintaan maafnya atas tindakan lima kader NU


PBB: Israel Masih Hadang Pasokan Bahan Bakar ke Gaza

4 jam lalu

PBB: Israel Masih Hadang Pasokan Bahan Bakar ke Gaza

PBB menegaskan Israel masih tidak mengizinkan bahan bakar bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.


PBNU Berdiri Bersama Palestina, Larang Kadernya Jalin Hubungan dengan Israel

4 jam lalu

Konferensi pers PBNU mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PBNU Berdiri Bersama Palestina, Larang Kadernya Jalin Hubungan dengan Israel

PBNU menyatakan bakal menggiatkan upaya dukungan untuk rakyat Palestina. Organisasi Islam dengan anggota terbanyak di Indonesia itu pun melarang kadernya untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait Israel.


Posisi Calon Wapres Trump atas Isu Palestina, Israel, Ukraina, dan Cina

5 jam lalu

Kandidat Partai Republik di Senat AS J.D. Vance berbicara bersama dengan mantan Presiden AS Donald Trump saat rapat umum untuk mendukung kandidat Partai Republik menjelang pemilu paruh waktu, di Dayton, Ohio, AS, 7 November 2022. REUTERS/Shannon Stapleton
Posisi Calon Wapres Trump atas Isu Palestina, Israel, Ukraina, dan Cina

Vance mendukung penuh aksi Israel di Gaza, namun menginginkan kehati-hatian terhadap Iran, fokus pada Cina, dan mengurangi dukungan untuk Ukraina.


Serangan Israel di Lebanon Tewaskan Tiga Anak Suriah

5 jam lalu

Roket yang diluncurkan dari Lebanon ke Israel melewati perbatasan, di tengah permusuhan lantara Hizbullah dan pasukan Israel, di sisi Israel 27 Juni 2024. REUTERS/Ayal Margolin
Serangan Israel di Lebanon Tewaskan Tiga Anak Suriah

Serangan terpisah Israel pada Selasa di Lebanon selatan menewaskan lima orang termasuk tiga anak Suriah.


Ketum PBNU Singgung Dirinya dan Gus Dur juga Pernah ke Israel, tapi Beda Cara dengan 5 Nahdliyin

6 jam lalu

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan pers mengenai lima Nahdliyin bertemu Presiden Israel di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketum PBNU Singgung Dirinya dan Gus Dur juga Pernah ke Israel, tapi Beda Cara dengan 5 Nahdliyin

Menurut Ketum PBNU, kunjungan kader NU ke Israel bukan pertama kalinya terjadi saat ini.


Profil JD Vance, Calon Wakil Presiden Amerika Serikat Pendamping Donald Trump

6 jam lalu

Kandidat Partai Republik di Senat AS, JD Vance. REUTERS
Profil JD Vance, Calon Wakil Presiden Amerika Serikat Pendamping Donald Trump

Donald Trump telah memilih JD Vance, senator junior dari Ohio dan penulis memoar "Hillbilly Elegy," sebagai calon wakil presidennya untuk pilpres 2024